HukumID | Jakarta – Mahkamah Agung (MA) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan terhadap Pelayanan Peradilan Semester II Tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto dan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di ruang rapat Ketua MA, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (5/8).
Pemeriksaan pendahuluan ini akan berlangsung selama 45 hari, dimulai sejak 21 Juli hingga 26 September 2025, dan melibatkan enam wilayah kerja, mencakup satuan kerja pusat serta lima provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan DKI Jakarta.
Dalam penyampaiannya, Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan pentingnya komitmen Mahkamah Agung untuk terus memperkuat kualitas layanan peradilan. Ia berharap, hasil pemeriksaan nantinya akan mendorong perbaikan dalam aspek pengendalian internal serta kepatuhan, termasuk dengan penguatan peran Badan Pengawasan (Bawas) MA.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi lintas instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan tematik serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses terhadap layanan peradilan yang cepat, sederhana, dan efisien.
Menanggapi hal tersebut, Ketua MA Prof. Sunarto menyampaikan apresiasi atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Ia meminta seluruh satuan kerja di lingkungan MA untuk proaktif dalam menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Jika ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan, saya harap tim BPK dapat langsung berkoordinasi dengan pimpinan MA,” ujarnya.
Prof. Sunarto juga menyampaikan harapannya agar hasil pemeriksaan ini dapat memberikan masukan strategis guna peningkatan layanan ke depan, serta memperkuat akuntabilitas keuangan MA. Ia juga optimistis Mahkamah Agung dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Kegiatan Entry Meeting ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung serta pejabat eselon I di lingkungan MA.
