HukumID.co.id, Jakarta – Komisi III DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menggelar rapat kerja. Rapat digelar di gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman.
Disela-sela rapat anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyampaikan interupsi dan menyebut Eddy sebagai tersangka di KPK.
“Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkumham. Apa ada yang tidak tahu status beliau ini?” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny.
Benny mengatakan status Eddy adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia menyebut, supaya rapat kerja tak berjalan cacat, Benny meminta Eddy menjelaskan statusnya.
“Diketahui status beliau Wamenkumham ini tersangka. Ditetapkan tersangka oleh KPK,” tutur Benny.”
Saya rasa supaya rapat kerja ini tidak cacat begitulah ya, apa istilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini,” sambungnya.
Dia meminta status Eddy harus diperjelas. Lantaran sosoknya masih berada di luar, Benny meminta penjelasan.
“Kalau tidak kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar clear dulu ya soal ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Eddy sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pihak Kemenkumham menyatakan Eddy belum mengetahui persoalan tersebut.
Interupsi yang disampaikan Benny kemudian dijawab Habiburokhman. Pimpinan rapat mengatakan status Eddy tak ada relevansinya dengan rapat kali ini.
“Jadi gini Pak Benny, nanti silakan Pak Benny, nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan,” ucapnya.
Adapun dalam rapat siang ini, DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM akan membahas optimalisasi dan fungsi Kemenkumhan menjelang Pemilu 2024. (MIK)
