MENYIMAK & MENGKRITISI GAGASAN PAK SUSNOJurnal|Januari 31, 2026Januari 31, 2026oleh Redaksi HukumIDOleh: Basuki Rekso Wibowo Telah beredar luas di medos, yang menayangkan pernyataan
Aksi Mogok Sidang Hakim Ad Hoc: Krisis Integritas dan Ancaman terhadap Wibawa PeradilanJurnal|Januari 9, 2026Januari 10, 2026oleh Redaksi HukumIDIsmail RumadanPeneliti pada Pusat Riset Hukum-BRIN/Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Peradilan
TIDAK ADA URGENSINYA PEMBENTUKAN KEMENTERIAN KEPOLISIANJurnal|Januari 7, 2026Januari 7, 2026oleh Redaksi HukumIDOleh Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas
RENUNGAN SEORANG ANAK BANGSA DI AKHIR TAHUN 2025Jurnal|Januari 2, 2026Januari 2, 2026oleh Redaksi HukumIDSetahun yang lalu, pada akhir tahun 2024, penulis menorehkan pena sebagai sebuah
Menggugat Kriteria Bencana Nasional: Negara Tak Boleh Tunduk pada Administrasi Saat Rakyat TerhimpitJurnal|Desember 10, 2025Desember 20, 2025oleh Redaksi HukumIDIsmail RumadanKetua Umum Pemuda ICMIDosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta Banjir bandang
PENAWARAN MERUPAKAN SUATU KONTRAK KESEPAKATANJurnal|Desember 2, 2025Desember 20, 2025oleh Redaksi HukumIDOleh : Argha Syifa Nugraha, S.H./Advokat & Konsultan Hukum Bila merujuk pada
Negara Menanggung Risiko Bisnis: Saat Kedaulatan Fiskal DipertaruhkanJurnal|November 6, 2025November 6, 2025oleh Redaksi HukumIDIsmail RumadanPeneliti pada Pusar Riset Hukum-BRIN dan pengajar pada Fakuktas Hukum –
“1 (SATU) TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN PRABOWO SUBIYANTO: POTENSI UNJUK RASA, GANGGUAN KEAMANAN DAN ANTISIPASI POLRI.”Jurnal|Oktober 19, 2025Oktober 21, 2025oleh Redaksi HukumIDKEDUDUKAN IDEAL POLRI SEBAGAI ALAT NEGARA Assoc. Prof. Dr. Mustakim, S.H., M.H.Penasehat
PERAN STRATEGIS POLRI MENGAWAL PEMERINTAHAN PRABOWOJurnal|Oktober 11, 2025Oktober 11, 2025oleh Redaksi HukumIDDR. TASRIF M. SALEH, SH., MH.Penasihat Inpoin Center & Akademisi Universitas Jayabaya
SUMITRONOMIC vs Sri Mulyani: Mana yang Lebih Baik untuk Masa Depan Indonesia?Jurnal|September 25, 2025September 25, 2025oleh Redaksi HukumIDOleh Frits R Dimu Heo, SH. MSi APBN 2026 menjadi titik balik
