HukumID | Jakarta – Pelantikan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 7 Mei 2025 lalu, kini diwarnai dugaan praktik kecurangan. Informasi yang beredar menyebutkan, 20 di antara pejabat yang dilantik merupakan kader PDI Perjuangan yang diduga diloloskan melalui kolaborasi antara salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI berinisial MM.
Pelantikan tersebut dilaksanakan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, berdasarkan sejumlah surat keputusan dan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri, hingga Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025. Secara resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Namun, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan kepada wartawan bahwa terdapat indikasi “permainan belakang” yang meloloskan 20 orang kader PDIP ke jabatan strategis tanpa sepengetahuan Gubernur Pramono Anung.
SW mengklaim mendapat informasi tersebut dari empat kader PDIP yang duduk di DPRD DKI. Ia menyebut, tindakan IM dilakukan atas arahan seseorang berinisial DDY, yang disebut sebagai pasangan IM, serta dibantu oleh seorang operator berinisial HMT.
“IM berkolaborasi dengan Sekda MM untuk menempatkan orang-orangnya di jabatan eselon II, agar bisa mengatur proyek bersama HMT,” kata SW, Senin (11/8/2025).
Lebih lanjut, SW menuduh IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. Operatornya, HMT, disebut sering ditemani staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, bahkan terlihat mendatangi ruang Sekda MM.
SW juga menyebut IM memiliki “backup” dari salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini, yang digunakan untuk menekan pejabat-pejabat Pemprov DKI agar menuruti kehendaknya.
SW memperingatkan bahwa pola serupa bisa terjadi pada pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP berinisial IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
