Oleh : Frits R Dimu Heo,SH.MSi
Sudah lebih dari 40 hari sejak diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas dengan wajah dibungkus plastik dan dililit lakban kuning. Polisi resmi menyimpulkan kasus ini bunuh diri berdasarkan hasil labfor, forensik, dan otopsi psikologis (Apsifor). Namun, publik masih diliputi keraguan besar. Mengapa? Karena skenario ini terasa janggal tidak biasa, bahkan bagi mereka yang awam hukum.
Alasan Polisi: Menguatkan Hipotesis Bunuh Diri
TKP tertutup tanpa tanda perlawanan.
DNA hanya milik korban pada lakban dan plastik.
Otopsi psikologis menemukan faktor tekanan pribadi yang dapat memicu tindakan self-inflicted.
Visum et repertum menyebut kematian akibat asfiksia karena saluran napas tertutup.
Ahli hukum seperti Dr. Handar Subhandi Bakhtiar (FH UPNVJ) mendukung kesimpulan polisi: jika bukti ilmiah tidak menunjukkan pelaku lain, maka hipotesis bunuh diri memang sahih secara hukum.
Argumen Kontra: Kejanggalan yang Tak Bisa Diabaikan
Cara kematian aneh: sulit membayangkan seseorang dengan tenang membungkus wajah sendiri dengan plastik lalu melilit rapat dengan lakban.
Adanya memar/lebam yang sempat disinggung Kompolnas, tapi belum dipublikasikan detailnya.
Timeline tak jelas: ada informasi korban sempat terlihat bersama orang lain sebelum kematian, tapi penjelasan ke publik belum gamblang.
Opini Dr. Nicholay Aprilindo: menyebut kematian ini bisa jadi “pembunuhan senyap” yang diskenariokan seolah bunuh diri.
Kemungkinan Lain: Jejak Mafia & Human Trafficking
Skenario yang paling menakutkan adalah jika kasus ini terkait dengan jaringan kejahatan terorganisir, misalnya mafia human trafficking.
Diplomat muda rentan memiliki akses dan informasi strategis, termasuk mobilitas luar negeri. Modus plastik & lakban kerap digunakan dalam metode eksekusi mafia, karena meninggalkan sedikit jejak.
Jika benar ada kaitan dengan perdagangan manusia atau jaringan lintas negara, wajar jika pelaku merancang kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri untuk menutup motif sebenarnya.
Kerangka Hukum: Mengapa Perdebatan Sahih?
Pasal 133–134 KUHAP mewajibkan visum dalam kasus kematian tak wajar.
Jika terbukti ada pelaku lain, unsur Pasal 338 (pembunuhan) atau Pasal 340 (pembunuhan berencana) KUHP bisa dipenuhi.
Jika tidak terbukti ada orang lain, maka secara hukum memang hanya “peristiwa bunuh diri” tanpa tindak pidana.
Kesimpulan
Polisi sudah bekerja dengan metode ilmiah, tapi publik tetap menuntut transparansi penuh.
Kejanggalan cara kematian, pendapat ahli hukum seperti Dr. Nicholay Aprilindo, dan potensi keterkaitan dengan jaringan kriminal (human trafficking/mafia) membuat kasus ini belum selesai di mata masyarakat.
Trust gap muncul karena data forensik yang dimiliki penyidik tidak dipaparkan secara terbuka.
Rekomendasi :
- Publikasikan kronologi 24 jam terakhir korban secara detail (rekaman CCTV, jejak digital, saksi).
- Uji ulang rekonstruksi teknis: apakah mungkin seseorang melakban wajahnya sendiri dengan rapat.
- Audit independen oleh panel ahli lintas disiplin (hukum, forensik, psikologi, kriminologi).
- Pertimbangkan jalur mafia/human trafficking: buka kerja sama lintas negara untuk mendeteksi kemungkinan keterkaitan jaringan.
- Transparansi selektif: keluarkan ringkasan temuan agar publik tidak terus berspekulasi.
Referensi :
Detikcom: kronologi & barang bukti, kesimpulan polisi bunuh diri.
Tirto: polisi tegaskan tak ada unsur pidana.
MetroTV: hasil otopsi psikologis Apsifor.
Tempo: catatan Kompolnas soal memar/lebam.
tvOne: analisis timeline & dugaan dua orang terakhir bersama korban.
Suara.com & Fajar: pendapat Dr. Nicholay Aprilindo—kemungkinan “pembunuhan senyap”.
Analisis akademik FH UPNVJ (Dr. Handar Subhandi).
CV PENULIS :
Penulis adalah lulusan S1 Hukum dan S2 Program Pasca Sarjana Study Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bekerja di Bank NTT selama 30 Tahun dan sekarang memilih menjadi pemerhati masalah sosial dan hukum.
Tinggal di Kota Kupang NTT menikmati hidup bersama keluarga (slow living).(*)
