Oleh:
Dr. Nicholay Aprilindo
I. PENDAHULUAN
Tindak pidana makar adalah tindak pidana berupa serangan atau upaya penyerangan yang mengancam keamanan negara, kepala negara, keutuhan wilayah, maupun pemerintahan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), istilah makar berasal dari kata bahasa Belanda aanslag yang berarti serangan.
Unsur Utama Tindak Pidana Makar
Berdasarkan Pasal 160 KUHP Nasional, seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana makar apabila memenuhi dua unsur utama berikut:
- Adanya niat (voornemen). Pelaku memiliki maksud atau tujuan tertentu untuk melakukan serangan terhadap negara, kepala negara, atau pemerintahan.
- Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering). Niat tersebut telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mengarah pada pelaksanaan serangan, meskipun tujuan akhirnya belum tentu tercapai.
Jenis-Jenis Tindak Pidana Makar
Dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP Nasional, tindak pidana makar dibagi menjadi tiga kategori utama berdasarkan sasaran serangannya:
- Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 191). Perbuatan yang bermaksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
- Makar terhadap Wilayah Negara (Pasal 192). Perbuatan yang bertujuan membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke tangan asing atau memisahkan diri dari NKRI.
- Makar terhadap Pemerintah yang Sah (Pasal 193). Perbuatan yang bermaksud menggulingkan pemerintahan, yaitu meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah menurut konstitusi.
Perbedaan Makar dengan Kejahatan Biasa
Perbedaan paling mendasar terletak pada tahap dilakukannya tindak pidana. Pada tindak pidana umum, seperti pencurian atau pembunuhan, pemidanaan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik yang bersangkutan. Sementara itu, dalam tindak pidana makar, perbuatan yang telah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan serangan dapat dipidana meskipun tujuan akhirnya belum tercapai.
II. PEMBAHASAN
Adakah Hubungan Kausalitas Hukum antara Penyadapan dan Makar?
Penyadapan terhadap kepala negara memiliki hubungan hukum yang bersyarat dengan tindak pidana makar. Tindakan menyadap komunikasi Presiden tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai makar. Namun, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana makar apabila terbukti menjadi bagian dari rencana untuk melumpuhkan kekuasaan atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum pidana, titik temu antara penyadapan ilegal dan tindak pidana makar dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.
1. Penyadapan sebagai Perbuatan Persiapan Makar
Dalam Pasal 160 KUHP Nasional, makar berkaitan dengan niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan.
Mantan Kapolri Jenderal Pol. LSP beserta tiga orang lainnya resmi diselidiki terkait dugaan tindak pidana makar. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani oleh Bareskrim Polri.
Jerat Pidana Dasar dan Eskalasi Makar
Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan elektronik dan intersepsi ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU ITE dan KUHP Nasional, sebagaimana diumumkan pada 3 November 2026.
Namun, perkara tersebut kemudian berkembang setelah muncul desakan dari pihak Istana dan DPR agar dugaan makar turut didalami, terkait indikasi upaya melumpuhkan kekuasaan Presiden.
Bareskrim Polri kemudian menerbitkan laporan khusus terkait dugaan makar pada 11 November 2026. Apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional, para pelaku dapat menghadapi ancaman pidana berat sesuai ketentuan pasal yang diterapkan.
Pengumpulan Informasi Strategis
Penyadapan ilegal terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari perbuatan persiapan apabila informasi rahasia yang diperoleh digunakan untuk merancang serangan atau melumpuhkan fungsi kepala negara.
Penyalahgunaan Kewenangan Negara
Apabila penyadapan dilakukan oleh pejabat yang memiliki akses terhadap alat negara di luar prosedur penegakan hukum, hal tersebut dapat menjadi faktor yang relevan dalam menilai adanya niat jahat (mens rea).
2. Syarat Pembuktian Unsur Objektif
Agar penyadapan dapat dikaitkan dengan Pasal 191 KUHP (makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden) atau Pasal 193 KUHP (makar terhadap pemerintah yang sah), penyidik wajib membuktikan keterkaitan antara perbuatan penyadapan dan tujuan makar melalui alat bukti yang sah.
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:
2.1. Tujuan Melumpuhkan Pemerintahan
Penyidik harus membuktikan bahwa penyadapan tersebut bertujuan menghambat pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden, bukan semata-mata didorong oleh motif pribadi atau dinamika politik biasa.
2.2. Keterkaitan Rangkaian Perbuatan
Harus terdapat bukti bahwa hasil penyadapan dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi yang menyebabkan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau untuk mengubah susunan pemerintahan secara tidak sah.
Dalam hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, suatu tindakan penyadapan dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar apabila penyidik berhasil membuktikan unsur-unsur yang relevan sebagai berikut:
1. Pembuktian Niat Utama (Mens Rea) yang Spesifik
Penyadapan pada dasarnya dapat merupakan tindak pidana tersendiri, khususnya apabila dilakukan melalui intersepsi ilegal atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk mengaitkannya dengan tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191 atau Pasal 193 KUHP Nasional, penyidik dan penuntut umum wajib membuktikan bahwa tujuan utama pelaku menyadap Presiden adalah untuk:
- Membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- Membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.
- Menggulingkan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah.
Apabila hasil penyidikan justru menemukan bahwa penyadapan dilakukan karena motif lain, misalnya pemerasan pribadi, persaingan politik biasa, atau spionase bisnis, maka unsur makar harus dibuktikan secara tersendiri dan tidak dapat disimpulkan hanya dari tindakan penyadapan tersebut. Pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana lain yang relevan, termasuk ketentuan mengenai intersepsi ilegal.
2. Wujud Nyata Permulaan Pelaksanaan (Begin van Uitvoering)
Berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHP Nasional, tindak pidana makar mensyaratkan adanya niat melakukan serangan yang telah diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan.
Dalam konteks ini:
- Penyadapan harus terbukti menjadi bagian dari rangkaian skenario yang lebih besar.
- Penyidik perlu menemukan alat bukti pendukung lain di luar tindakan penyadapan itu sendiri.
Contohnya adalah dokumen rencana kudeta, aliran dana untuk menggerakkan massa atau kekuatan bersenjata, maupun komunikasi yang menunjukkan adanya kesepakatan jahat dan penggunaan data hasil sadapan untuk melumpuhkan kekuasaan Presiden.
3. Prinsip Lex Specialis dan Kehati-hatian dalam Pembuktian
Dalam praktik peradilan pidana, penegak hukum wajib berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
- Delik Khusus Penyadapan. Tindakan penyadapan ilegal telah memiliki pengaturan tersendiri dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- Beban Pembuktian. Apabila penyidik dan penuntut umum tidak mampu membuktikan adanya keterkaitan antara informasi yang disadap dengan upaya nyata melakukan makar, penerapan pasal makar berpotensi ditolak oleh hakim di pengadilan.
3. Para Pihak yang Terlibat
Penyidikan ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian yang disebut berstatus tersangka, yaitu:
- Jenderal Pol. LSP.
- Irjen Pol. ASN.
- Irjen Pol. EHS.
- Irjen Pol. SU.
Selain itu, satu orang lainnya masih menjalani pemeriksaan mendalam, yakni Brigjen Pol. TK.
Ketentuan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal oleh Jenderal Pol. LSP dan pihak lainnya merujuk pada Pasal 160 serta Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Rincian Pasal Makar dalam KUHP Nasional adalah sebagai berikut:
- Pasal 160 KUHP (Definisi Makar). Pasal ini mengatur pengertian makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
- Pasal 191 KUHP (Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden). Pasal ini mengatur perbuatan dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman pidananya berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
- Pasal 192 KUHP (Makar terhadap Wilayah Negara). Pasal ini menjerat makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh ke dalam kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI. Ancaman pidananya diatur sesuai ketentuan pasal tersebut.
- Pasal 193 KUHP (Makar terhadap Pemerintah yang Sah). Pasal ini mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, yaitu meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan secara tidak sah. Pelakunya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengaturnya terancam pidana penjara hingga 15 tahun.
Di tengah pendalaman unsur dugaan makar tersebut, keempat tersangka disebut telah terlebih dahulu dijerat dengan pasal-pasal terkait kejahatan siber dan penyadapan ilegal yang memiliki ancaman hukuman antara 6 hingga 10 tahun penjara.
III. KESIMPULAN
Mengenai kausalitas atau hubungan sebab-akibat hukum antara penyadapan ilegal dan sangkaan makar terhadap Jenderal Pol. LSP dan pihak lainnya, hal tersebut bergantung sepenuhnya pada pembuktian alat bukti serta motif utama pelaku di hadapan penyidik maupun pengadilan.
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta perspektif hukum pidana dan hukum tata negara, kesimpulan mengenai kausalitas tersebut dapat dibagi menjadi tiga poin utama berikut:
1. Sifat Kausalitas yang Bersyarat (Tidak Otomatis)
Secara hukum, penyadapan ilegal tidak memiliki hubungan kausalitas otomatis dengan tindak pidana makar. Penyadapan merupakan tindak pidana tersendiri apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum, sedangkan makar mensyaratkan adanya maksud melakukan serangan (aanslag) terhadap kepala negara, wilayah negara, atau pemerintahan yang sah sesuai ketentuan KUHP Nasional.
Hubungan kausalitas baru dapat dibangun apabila penyadapan terbukti menjadi instrumen atau bagian dari rangkaian perbuatan yang mengarah pada pelaksanaan makar.
2. Titik Temu Kausalitas (Alasan Disangkakan)
Penyidik Bareskrim Polri dan DPR mendalami dugaan makar berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional karena adanya indikasi bahwa penyadapan terhadap Presiden merupakan bagian dari skenario yang terstruktur.
Kausalitas hukum dapat dinilai terpenuhi apabila penyidik menemukan bukti bahwa:
- Penguasaan Informasi Strategis. Informasi rahasia negara yang diperoleh melalui penyadapan digunakan secara langsung sebagai alat untuk menghambat fungsi konstitusional Presiden.
- Rangkaian Pemufakatan Jahat. Terdapat tindakan lanjutan atau rencana nyata setelah penyadapan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah.
3. Batasan Pembuktian dan Konsekuensi Hukum
Untuk mempertahankan sangkaan makar hingga tahap putusan pengadilan, penuntut umum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- Jika Kausalitas Terbukti. Penyadapan dapat dinilai sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur makar. Apabila seluruh unsur delik terbukti, para pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ancaman hukuman dalam pasal yang diterapkan, termasuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun untuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP Nasional.
- Jika Kausalitas Tidak Terbukti. Apabila penyadapan terbukti dilakukan untuk motif di luar tujuan melakukan makar, seperti kepentingan pribadi atau dinamika politik biasa, maka unsur makar tidak dapat dinyatakan terpenuhi hanya berdasarkan tindakan penyadapan tersebut. Para pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penyadapan ilegal dan kejahatan siber apabila unsur-unsurnya terbukti.
Penulis:
Dr. Nicholay Aprilindo
Praktisi Hukum dan HAM
Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI – 2011
