HukumID | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025. Perusahaan tersebut diduga melakukan sejumlah penyimpangan dalam proses perizinan hingga aktivitas penambangan dan penjualan nikel yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Jumat (6/11/2026), setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup melalui serangkaian proses penyidikan dan gelar perkara.
Tidak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik juga bergerak menggeledah enam kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara pada Senin (9/11/2026). Penggeledahan tersebut menyasar sejumlah perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan seseorang berinisial AK.
Enam lokasi yang digeledah meliputi kantor PT ANI di Kota Kendari dan lokasi tambangnya di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Dalam penggeledahan yang didampingi tim forensik digital tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen terkait perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sejumlah perangkat elektronik, seperti laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi, turut diamankan.
Seluruh barang bukti tersebut akan diteliti untuk mengungkap keterkaitannya dengan aktivitas usaha PT BSJ maupun perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi. Pemeriksaan forensik digital juga akan dilakukan guna memperkuat pembuktian perkara.
Diduga Manipulasi Dokumen Perizinan
Dalam mengusut perkara ini, penyidik mendalami proses penerbitan hingga peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014.
Penyidik menduga terdapat manipulasi sejumlah dokumen dalam proses pengurusan perizinan perusahaan tersebut. Dokumen yang diduga bermasalah antara lain studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), hasil eksplorasi, hingga RKAB.
Tak hanya persoalan administrasi perizinan, PT BSJ juga diduga tetap melakukan aktivitas penambangan setelah masa berlaku IUP-nya berakhir pada 2015.
Penyidik turut mendalami dugaan adanya kerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui mekanisme suspend yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, perusahaan tersebut diduga melakukan penambangan di kawasan hutan lindung. Dokumen IUP milik perusahaan juga disinyalir digunakan untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin pertambangan tersebut.
Dugaan penyimpangan semakin menguat dengan adanya indikasi pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Pemberian tersebut diduga bertujuan agar proses evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta kebenaran dokumen perusahaan tidak dilakukan.
Atas rangkaian aktivitas tersebut, penyidik menduga PT BSJ memperoleh keuntungan dari kegiatan penambangan dan penjualan nikel yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Untuk memastikan besaran kerugian negara, penyidik telah meminta penghitungan kerugian keuangan negara dan menerbitkan surat tugas bagi ahli yang akan melakukan penghitungan tersebut.
36 Saksi Telah Diperiksa
Sebelum menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi. Sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik juga telah diamankan dalam rangkaian penyidikan. Penyitaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari pengadilan negeri.
Penyidikan perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor Prin-68/F.2/Fd.2/09/2025 tanggal 29 September 2025 juncto Nomor Prin-134a/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 5 November 2026.
Sementara penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor 58/F.2/Fd.2/11/2026 tanggal 6 November 2026.
Dalam perkara ini, PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan pidana, yakni:
- Kesatu, Primair: Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Subsidair: Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
- Atau Kedua: Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Atau Ketiga: Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Informasi penetapan tersangka korporasi dan penggeledahan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kejagung menyatakan penyidikan masih terus berjalan, termasuk menelusuri barang bukti yang telah disita serta menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
