HukumID | Jakarta – Mahkamah Agung (MA) tengah mempersiapkan perubahan besar dalam struktur kelembagaan peradilan. Salah satu agenda strategis yang ditargetkan mulai berlaku pada Januari 2027 adalah penyatuan Pengadilan Pajak ke dalam lingkungan MA.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA, Sahwan, S.H., M.H., dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kesekretariatan di lingkungan BUA, Jumat (6/11/2026).
Sahwan menjelaskan, proses penyatuan Pengadilan Pajak masih berjalan melalui pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) di tingkat antarkementerian.
Selain agenda tersebut, MA juga tengah menindaklanjuti terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2026 mengenai reorganisasi kelembagaan. Regulasi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di lingkungan MA.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sahwan turut memaparkan perkembangan dua agenda utama transformasi MA sepanjang 2026, yakni peningkatan kesejahteraan aparatur serta penguatan organisasi dan kelembagaan.
Untuk aspek kesejahteraan, hakim tingkat pertama dan banding, termasuk hakim ad hoc, telah memperoleh penyesuaian hak keuangan.
Sementara itu, aspirasi peningkatan kesejahteraan tenaga teknis peradilan juga menjadi perhatian. Pada 3 November 2026, MA telah menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Indonesia (IPASPI).
Dalam pertemuan tersebut, IPASPI menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai kesejahteraan aparatur peradilan.
Sahwan juga mengungkapkan perkembangan pembahasan rancangan Perpres mengenai kenaikan tunjangan jabatan Panitera dan Jurusita. Pada 5 November 2026, rancangan aturan tersebut telah dibahas dan diharapkan segera diteruskan kepada Kementerian Hukum untuk menjalani proses harmonisasi.
Adapun usulan peningkatan tunjangan kinerja aparatur peradilan saat ini masih diproses di Kementerian Keuangan guna memperoleh izin prinsip.
Di bidang pembangunan infrastruktur, pimpinan MA mengarahkan agar pembangunan gedung pengadilan pada 2027 mulai mengadopsi konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Penggunaan panel surya juga menjadi salah satu perhatian dalam pembangunan gedung baru. Konsep ramah lingkungan tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan pada pembangunan, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam kegiatan renovasi gedung pengadilan.
MA Apresiasi Capaian Pengelolaan Aset dan Lelang
Dalam kesempatan yang sama, Sahwan memberikan apresiasi kepada jajaran BUA atas sejumlah capaian kinerja, khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) dan penyelenggaraan lelang.
Biro Perlengkapan BUA MA berhasil meraih penghargaan dalam Kategori Indeks Pengelolaan Aset Kelompok IV. Selain itu, MA juga menempati peringkat ketiga dalam penyelenggaraan lelang.
Menurut Sahwan, capaian tersebut patut diapresiasi mengingat MA memiliki 938 satuan kerja yang membutuhkan pengelolaan administrasi dan aset secara terkoordinasi.
Menutup arahannya, Sahwan meminta tujuh biro di lingkungan BUA meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing.
Ia menilai koordinasi yang solid diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan.
Sahwan berharap setiap kendala dapat dibicarakan bersama sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan tanggung jawab kelembagaan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Hakim Agung Kamar Pidana Sugiyanto, S.H., M.H., mantan Sekretaris MA periode 2023–2026; Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris MA Dr. Sobandi, S.H., M.H.; para kepala biro beserta jajaran BUA; serta Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas BUA.
