HukumID | Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak hanya berkutat pada penguatan kewenangan negara dalam mengambil alih aset hasil kejahatan. Sejumlah anggota Komisi III DPR RI turut mengingatkan pentingnya kepastian hukum, integritas lembaga pengelola, hingga mekanisme pengembalian aset kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Pandangan tersebut disampaikan Benny Utama, Nasir Djamil, dan Safaruddin dalam rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menilai perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset harus diikuti dengan rumusan norma yang tegas. Menurutnya, kewenangan negara yang semakin luas tidak boleh mengorbankan kepastian hukum maupun perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat.
Ia mengingatkan sejumlah persoalan substansial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU tersebut, mulai dari mekanisme non-conviction based (NCB), hubungan antara aset dengan tindak pidana yang mendasarinya (asset-crime nexus), pembuktian terbalik, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties).
Benny menegaskan, aset yang dirampas harus memiliki keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tindak pidana. Jangan sampai seseorang yang tidak terlibat dalam kejahatan justru kehilangan hak kepemilikannya akibat penerapan aturan yang terlalu luas.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan kejahatan melalui perampasan aset tidak cukup hanya diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita. Proses tersebut juga harus menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti persoalan integritas sumber daya manusia dan desain kelembagaan yang nantinya bertanggung jawab mengelola aset hasil tindak pidana.
Ia berpandangan, pembentukan undang-undang tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh penyelenggara yang memiliki kapasitas, independensi, dan integritas tinggi.
Nasir juga mempertanyakan bentuk kelembagaan yang paling tepat untuk menjalankan fungsi pengelolaan aset. Menurutnya, perlu dikaji apakah kewenangan tersebut tetap berada di bawah Kejaksaan Agung atau diserahkan kepada badan independen yang dibentuk secara khusus.
Kajian terhadap praktik pengelolaan aset di sejumlah negara juga dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan desain kelembagaan tersebut.
Selain itu, Nasir mengingatkan bahwa besarnya kewenangan dalam proses penelusuran, penyitaan, dan pengelolaan aset harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh pihak yang diberi kewenangan.
Menurutnya, persoalan integritas aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk mengelola aset hasil kejahatan justru menjadi ruang baru bagi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengingatkan bahwa tujuan perampasan aset seharusnya tidak berhenti pada penguasaan aset oleh negara. Pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana juga harus menjadi bagian penting dalam pengaturan RUU tersebut.
Ia secara khusus mendorong agar aset hasil penelusuran dan penyitaan dari kasus penipuan, termasuk investasi bodong dan penipuan perjalanan ibadah umrah, dapat segera dikembalikan kepada para korban.
Menurut Safaruddin, selama ini masyarakat kerap mengalami kerugian berlapis. Meskipun pelaku telah diproses secara hukum, uang yang disetorkan korban belum tentu dapat dikembalikan.
Karena itu, ia mengusulkan agar mekanisme pengembalian aset kepada korban diatur secara jelas dan tidak melalui proses birokrasi yang terlalu panjang.
Safaruddin juga berharap pengembalian aset tidak harus terlebih dahulu melalui badan pengelola aset apabila hal tersebut justru memperlambat pemulihan hak korban.
Baginya, keberadaan RUU Perampasan Aset harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan harta benda akibat tindak pidana.
Ketiga pandangan tersebut memperlihatkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan. Namun, di sisi lain, pelaksanaannya harus dibatasi oleh norma yang jelas, diawasi oleh lembaga yang berintegritas, serta memberikan ruang pemulihan bagi korban.
Sebelumnya, pada 5 November 2026, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati perubahan judul RUU Perampasan Aset menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset.
