HukumID | Jakarta – Jaringan judi online dan penipuan digital semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi serta beroperasi lintas negara. Menghadapi ancaman tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat koordinasi untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Mabes Polri, Jakarta, pada 27 Oktober 2026.
Kedua institusi sepakat bahwa pemberantasan kejahatan digital tidak cukup dilakukan melalui pemblokiran situs maupun penindakan terhadap pelaku. Diperlukan langkah terpadu yang mencakup pencegahan, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum terhadap jaringan yang beroperasi di dalam maupun luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Meutya Hafid menyampaikan sejumlah persoalan yang banyak dilaporkan masyarakat kepada Komdigi. Aduan itu meliputi perdagangan data pribadi, penipuan daring, scam, judi online, pornografi, perundungan digital, misinformasi, hingga penyebaran berita bohong.
Menurut Meutya, luasnya persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga. Komdigi memiliki peran dalam pencegahan dan pengawasan ruang digital, sementara Polri bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
Kapolri menyambut baik penguatan koordinasi tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik penipuan daring, judi online, dan berbagai bentuk scam harus ditindak secara cepat karena berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
Salah satu modus yang turut menjadi perhatian adalah love scam, yakni penipuan dengan memanfaatkan kedekatan emosional atau hubungan asmara untuk memperdaya korban hingga menyerahkan uang maupun informasi pribadi.
Data yang disampaikan dalam pertemuan itu menunjukkan bahwa pemberantasan judi online mulai memperlihatkan hasil. Berdasarkan catatan PPATK yang dikutip Meutya, aktivitas judi online mengalami penurunan hingga 50 persen. Sementara itu, hingga Mei 2026, Komdigi telah memblokir sekitar tiga juta situs judi online.
Namun, meningkatnya laporan penipuan digital menunjukkan bahwa ancaman di ruang siber masih membutuhkan penanganan serius.
Ancaman kejahatan digital juga tidak lagi terbatas pada pelaku yang beroperasi di dalam negeri. Jaringan internasional mulai memanfaatkan Indonesia sebagai salah satu lokasi operasional setelah sejumlah pusat aktivitas scam dan judi online di kawasan Indochina ditertibkan.
Pada Mei 2026, NCB Interpol Divhubinter Polri mengungkap adanya pergeseran aktivitas tersebut. Sekitar 6.000 warga negara Indonesia tercatat terlibat sebagai operator penipuan online, baik yang berkaitan dengan judi maupun bentuk penipuan lainnya.
Meski demikian, sebagian warga negara Indonesia yang terlibat diduga merupakan korban perekrutan. Kondisi ini menunjukkan perlunya membedakan antara pelaku utama, operator, dan individu yang menjadi korban eksploitasi jaringan kejahatan siber.
Pengungkapan besar juga dilakukan Bareskrim Polri di Gedung Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Mei 2026. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 321 orang yang berkaitan dengan markas judi online internasional.
Pada konferensi pers 26 Juni 2026, Bareskrim menyampaikan bahwa 287 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka. Jaringan tersebut diketahui mengelola lebih dari 145 situs secara bergantian untuk menghindari pemblokiran.
Para pelaku diduga menyamarkan kegiatan ilegal melalui perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan pemasaran digital.
Kasus lainnya terungkap pada Oktober 2026 melalui pengungkapan situs Boxkia.com. Situs yang menawarkan permainan menyerupai gacha tersebut dibongkar setelah Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim melakukan patroli siber sejak September.
Empat orang ditangkap di Jakarta Barat, termasuk seorang warga negara China yang diduga mengendalikan operasional jaringan tersebut.
Penguatan kerja sama pada Oktober 2026 merupakan bagian dari rangkaian upaya pemerintah dalam menghadapi kejahatan digital.
Pada 25 Februari 2026, Bareskrim mengungkap sindikat penipuan melalui SMS blast yang menggunakan modus pemberitahuan tilang elektronik palsu. Tautan yang disebarkan dibuat menyerupai situs Kejaksaan Agung dan diduga dikendalikan warga negara China.
Selanjutnya, pada April 2026, Polri dan Komdigi menandatangani nota kesepahaman untuk mempercepat penanganan penipuan digital, sextortion, dan judi online melalui sistem pelaporan terintegrasi.
Pada 11 Mei 2026, Polri juga menegaskan komitmen agar Indonesia tidak menjadi tempat berlindung bagi bandar judi online maupun pusat operasi penipuan internasional.
Rangkaian pengungkapan kasus berlanjut melalui pembongkaran markas judi online di Hayam Wuruk pada Juni 2026 dan penindakan terhadap jaringan Boxkia.com pada Oktober 2026.
Tidak hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum, Polri juga memperluas upaya pencegahan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat.
Pada 30 Oktober 2026, Kapolri menggandeng Muhammadiyah untuk meningkatkan edukasi mengenai bahaya judi online dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, khususnya di lingkungan sekolah dan pondok pesantren.
Pemberantasan kejahatan digital membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama karena pelaku kerap memanfaatkan kelengahan pengguna internet untuk menjalankan aksinya.
Pelajar dan generasi muda menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian. Tingginya intensitas penggunaan internet membuat mereka rentan terhadap promosi judi online, penipuan berkedok pekerjaan, hingga manipulasi melalui media sosial.
Melalui kerja sama dengan Muhammadiyah, edukasi diharapkan dapat menjangkau lingkungan pendidikan dan pesantren. Selain itu, keberadaan Bhabinkamtibmas di tingkat desa dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyampaian informasi mengenai bahaya kejahatan digital.
Polri dan Komdigi juga mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan. Pengguna internet diimbau tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, memberikan kode OTP, ataupun meminjamkan rekening dan identitas pribadi kepada orang lain.
Tawaran pekerjaan dengan imbalan tidak masuk akal serta komunikasi dari orang yang baru dikenal dan tiba-tiba meminta uang juga patut diwaspadai.
Masyarakat yang menemukan indikasi judi online, penipuan digital, maupun perekrutan operator scam dapat menyampaikan laporan kepada kepolisian melalui layanan 110. Sementara itu, konten bermasalah dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan Komdigi.
