HukumID | Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap dua perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau, yakni PT GSL dan PT RAPP. Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan sejumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari pengolahan hasil perkebunan sawit ilegal hingga kerusakan lingkungan dan kawasan lindung.
Penertiban pertama dilakukan terhadap pabrik kelapa sawit nonkebun milik PT GSL yang berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan hasil temuan, keberadaan pabrik kelapa sawit PT GSL diduga turut mendorong semakin meluasnya perambahan kawasan hutan di wilayah sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare. Permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak, sekaligus dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Sementara itu, penertiban juga dilakukan terhadap PT RAPP yang memiliki areal kerja sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau. Perusahaan tersebut telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran, di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan dalam perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap kelestarian habitat Gajah Sumatera.
Dengan dicabutnya izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan wajib dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.
Penertiban terhadap PT GSL dan PT RAPP menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha di kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui Satgas PKH, pemerintah terus melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi aset negara, memulihkan fungsi kawasan hutan, serta memperbaiki tata kelola kehutanan.
Satgas PKH menegaskan akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.








