Habiburokhman Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset, HAM Jadi Pertimbangan

Hukum10 Views

HukumID | Jakarta – Usulan memasukkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya tidak diakomodasi oleh DPR RI. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) hingga substansi pengaturan dalam RUU tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa persoalan illicit enrichment menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian selama pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Berbagai pandangan dari masyarakat sipil maupun kalangan ahli telah diterima sebagai bahan pertimbangan sebelum DPR menentukan sikap.

Menurut Habiburokhman, aspirasi yang berkembang tidak sepenuhnya mendukung penerapan ketentuan tersebut. Bahkan, terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan keberatan terhadap konsep illicit enrichment. DPR juga melakukan studi perbandingan terhadap penerapan aturan serupa di sejumlah negara.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa tidak semua negara menerapkan konsep peningkatan kekayaan tidak wajar sebagai instrumen hukum. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara yang tidak menerapkan ketentuan tersebut dalam bentuk yang dimaksud.

Habiburokhman juga menyinggung pengalaman Jerman, di mana pengaturan serupa disebut pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Di luar persoalan HAM, DPR turut mempertimbangkan karakter dasar RUU Perampasan Aset. Habiburokhman menegaskan bahwa rancangan undang-undang tersebut disusun sebagai instrumen hukum formil yang mengatur prosedur dan mekanisme perampasan aset, bukan untuk menciptakan jenis tindak pidana baru maupun mengatur bentuk pemidanaan.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Dengan demikian, menurut DPR, memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset dinilai tidak sejalan dengan ruang lingkup pengaturan yang sedang dibahas. Ketentuan tersebut berkaitan dengan norma hukum materiil, sementara fokus RUU Perampasan Aset berada pada mekanisme hukum acara.

Keputusan ini sekaligus menjawab perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pengaturan peningkatan kekayaan tidak wajar bagi pejabat publik dimasukkan dalam regulasi tersebut. Meski usulan itu mendapat perhatian dari kelompok masyarakat sipil, DPR akhirnya memilih tidak mengakomodasinya dengan mendasarkan keputusan pada pertimbangan HAM dan karakter hukum RUU.

Habiburokhman menegaskan bahwa berbagai masukan telah menjadi bagian dari proses pembahasan hingga RUU Perampasan Aset disepakati untuk dibawa ke tahap pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI.