HukumID | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan panjang yang telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun.
Dalam rapat paripurna DPR RI, Puan menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bukan dilakukan karena desakan ataupun tekanan dari pihak tertentu, melainkan setelah melalui serangkaian tahapan pembahasan, kajian, serta penyerapan aspirasi masyarakat.
“RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan.
Ia menjelaskan, proses pembahasan telah mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Hal tersebut diwujudkan melalui 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Selain itu, DPR juga telah melaksanakan 15 kali kunjungan kerja ke berbagai provinsi untuk memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, kunjungan ke 46 daerah pemilihan (dapil) turut dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Puan menambahkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui penelitian, penelaahan, dan evaluasi untuk memastikan substansinya tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, seluruh rangkaian proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan undang-undang yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara, sekaligus menjawab tujuan awal pembentukan regulasi mengenai perampasan aset.
Pada akhir penyampaian, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR RI terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan bisa menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada anggota dewan.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata “setuju” oleh anggota DPR RI yang hadir. Puan kemudian kembali meminta persetujuan seluruh anggota dewan sebelum menutup proses pengambilan keputusan dengan ucapan syukur.
Pernyataan Puan tersebut menandai babak penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset yang telah diperjuangkan dan dibahas selama hampir dua dekade.








