Pasal Penyadapan dalam KUHAP Digugat ke MK, Pemohon Soroti Ancaman Pelanggaran Privasi Warga

Hukum7 Views

HukumID | Jakarta – Kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan dalam proses penyidikan kembali menjadi sorotan. Empat pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang penyadapan tanpa batasan yang jelas dan mengancam hak privasi masyarakat.

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 416/PUU-XXIV/2026 tersebut diperiksa dalam sidang pendahuluan di MK pada 17 November 2026. Perkara ini diajukan oleh Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite.

Pokok keberatan para pemohon tertuju pada rumusan Pasal 136 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.

Menurut para pemohon, ketentuan tersebut belum memberikan batasan yang memadai terkait jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, standar kecukupan bukti, kewajiban memperoleh izin pengadilan, hingga batas waktu pelaksanaannya.

Mereka juga menyoroti definisi penyadapan dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP. Ketentuan tersebut mencakup tindakan memperoleh informasi pribadi secara rahasia melalui aktivitas mendengarkan, merekam, maupun mencatat transmisi informasi elektronik, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.

Persoalan yang dinilai serius adalah potensi ikut tersadapnya pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara pidana. Ketika penyidik menyadap satu nomor telepon, komunikasi orang yang menjadi sasaran tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang berinteraksi dengannya.

Dengan demikian, seseorang yang tidak berstatus tersangka sekalipun berpotensi masuk dalam jangkauan penyadapan hanya karena berkomunikasi dengan pemilik nomor yang sedang diawasi.

Para pemohon menilai situasi tersebut semakin problematis karena sifat penyadapan yang dilakukan secara rahasia. KUHAP juga tidak mengatur kewajiban pemberitahuan kepada pihak-pihak yang komunikasinya turut terekam.

Christian Adrianus saat membacakan pokok permohonan menyampaikan bahwa potensi kerugian tersebut telah muncul sejak ketentuan KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Menurutnya, tidak adanya pembatasan yang tegas dalam norma tersebut menimbulkan ancaman terhadap hak konstitusional warga negara.

Minta Penyadapan Wajib Izin Pengadilan

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 136 ayat (1) KUHAP.

Mereka menghendaki agar penyadapan untuk kepentingan penyidikan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri.

Namun, terdapat pengecualian untuk kondisi mendesak. Dalam keadaan tersebut, penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan terlebih dahulu, tetapi wajib mengajukan persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 1 x 24 jam.

Apabila persetujuan pengadilan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasil penyadapan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat bukti.

Permintaan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kewenangan penyidik tetap berada dalam koridor hukum serta tidak mengabaikan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Hakim MK Minta Argumentasi Diperkuat

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan sejumlah catatan terhadap argumentasi para pemohon, khususnya mengenai kedudukan hukum atau legal standing.

Guntur mempertanyakan konsistensi antara kekhawatiran para pemohon terhadap potensi penyadapan dengan uraian kerugian yang disampaikan dalam permohonan.

Ia meminta para pemohon memperjelas bagaimana ketentuan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional, baik dalam kondisi saat ini maupun kemungkinan yang akan terjadi ke depan.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menilai isu yang diajukan memiliki substansi menarik. Namun, ia meminta para pemohon memperkuat argumentasi serta melengkapi bukti yang dapat menjelaskan potensi kerugian akibat pemberlakuan norma tersebut.

Daniel juga menyoroti perlunya konstruksi argumentasi yang lebih kuat, terutama berkaitan dengan posisi dan kepentingan advokat dalam persoalan penyadapan.

Menutup persidangan, Ketua MK Suhartoyo memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya dalam waktu 14 hari.

Perbaikan dokumen permohonan harus diserahkan kepada Kepaniteraan MK paling lambat Selasa, 1 Desember 2026 pukul 12.00 WIB.

Setelah dokumen perbaikan diterima, MK akan menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Perkara ini menjadi salah satu pengujian penting terhadap pengaturan kewenangan penyidik dalam KUHAP baru, khususnya mengenai bagaimana kebutuhan penegakan hukum harus ditempatkan secara proporsional dengan perlindungan hak privasi dan kebebasan warga negara.