Oleh :
Dr. Nicholay Aprilindo
I. Pendahuluan :
Wacana pembentukan habitat kedua (second habitat) bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak era 1980-an bertujuan untuk mencegah kepunahan massal melalui strategi populasi cadangan (metapopulation), karena seluruh populasi liar badak Jawa di dunia saat ini hanya terkonsentrasi di satu tempat, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan pemindahan spesies badak jawa di Ujung Kulon Banten ke Alas Purwo Jawa Timur, sehingga masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi-narasi negative.
Tulisan ini hendaknya dibaca secara utuh sampai selesai agar memahami secara utuh wacana “Second Habitat” bagi Badak Jawa.
Menurut paparan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta WWF-Indonesia, alasan utama di balik kajian jangka panjang ini meliputi empat risiko utama:
- Ancaman bencana alam. Kawasan Ujung Kulon berada sangat dekat dengan Gunung Anak Krakatau dan zona patahan Selat Sunda. Jika terjadi letusan gunung berapi dahsyat, gempa bumi besar, atau tsunami yang menyapu pesisir semenanjung, seluruh spesies badak Jawa berisiko musnah seketika.
- Perkawinan sedarah (inbreeding depression). Karena terisolasi di satu kawasan dengan jumlah individu yang sangat sedikit, badak Jawa rentan kawin dengan kerabat dekatnya sendiri. Tingkat inbreeding yang tinggi menurunkan keragaman genetik, melemahkan daya tahan tubuh, dan menurunkan tingkat kesuburan satwa.
- Keterbatasan daya dukung habitat (overpopulation)Luas kawasan TNUK memiliki batas maksimal dalam menyediakan ruang jelajah dan tumbuhan pakan yang cukup. Jika populasi terus bertambah di ruang yang sempit, persaingan ruang dan makanan dapat memicu stres serta menghambat pertumbuhan populasi secara alami.
- Risiko wabah penyakit menular. Jika suatu saat muncul wabah penyakit mematikan di dalam TNUK, penularannya bisa menyapu bersih seluruh populasi yang ada karena tidak ada kelompok pembanding atau cadangan di wilayah terpisah.
II. Pembahasan :
Gagasan ini bersifat membentuk populasi tambahan (second wild population) sebagai jaring pengaman, bukan memindahkan seluruh badak dan mengosongkan Ujung Kulon. Sejak tahun 1980-an, sejumlah lokasi seperti Gunung Honje dan Cikepuh sempat dikaji, sementara belakangan muncul wacana mengkaji Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur—meski hingga kini belum ada lokasi yang ditetapkan secara resmi karena kriteria ekologisnya sangat ketat.
Calon lokasi habitat kedua bagi badak Jawa wajib memenuhi 13 kriteria ketat yang berpusat pada kesamaan ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, kecukupan pakan serta air sepanjang tahun, dan keamanan dari bencana maupun penyakit. Hutan yang luas dan lebat saja tidak cukup jika karakter ekologisnya berbeda jauh dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Berdasarkan paparan Pusat Riset Ekologi BRIN dan pakar konservasi IPB, syarat ekologis utama yang harus dipenuhi meliputi:
- Kesesuaian iklim dan topografi. Kawasan harus berkarakter hutan hujan tropis basah dataran rendah dengan kontur relatif landai, kelembapan tinggi, serta curah hujan melimpah (sebagai pembanding, Ujung Kulon menerima curah hujan lebih dari 3.000 mm per tahun).
- Ketersediaan tumbuhan pakan alami. Hutan wajib memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan pakan (browser) yang disukai badak Jawa dalam jumlah melimpah dan mampu beregenerasi cepat tanpa terdesak spesies invasif (seperti langkap di TNUK).
- Sumber air dan kubangan sepanjang tahun. Badak Jawa sangat bergantung pada kubangan lumpur dan aliran air bersih yang tidak mengering saat musim kemarau untuk mengatur suhu tubuh serta melindungi kulit dari parasit.
- Luas kawasan dan ruang jelajah memadai. Wilayah harus cukup luas untuk menopang daya dukung populasi baru hingga berkembang biak mandiri, sekaligus menyokong kebutuhan khusus induk yang sedang bunting maupun menyusui.
- Bebas ancaman bencana katastropik. Lokasi tidak boleh berada di zona merah letusan gunung berapi aktif, patahan gempa besar, maupun wilayah pesisir rawan tsunami agar risiko kepunahan massal benar-benar terpecah.
- Minim risiko penyakit dan kompetisi satwa. Kawasan harus bebas dari patogen mematikan (seperti anthrax atau surra yang dibawa ternak warga) serta tidak memicu persaingan pakan ekstrem dengan satwa herbivora besar lainnya.
- Riwayat sebaran historis. Secara ekologis, lokasi yang secara historis pernah menjadi habitat alami badak Jawa di masa lalu lebih diprioritaskan karena terbukti secara alami pernah menopang spesies ini.
Selain syarat alam di atas, pemerintah juga mensyaratkan faktor pendukung non-ekologis agar translokasi berhasil, seperti status kawasan konservasi yang jelas, kapasitas tim pengelola di lapangan, serta dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan agar tidak memicu konflik ruang atau perburuan.
Pencarian habitat kedua (second habitat) badak Jawa sejak dekade 1980-an bergeser dari kawasan penyangga di sekitar Banten, ke hutan dataran rendah di Jawa Barat dan Sumatra, hingga ke wacana taman nasional di Jawa Timur. Sepanjang empat dekade tersebut, beberapa kawasan sempat masuk tahap survei mendalam dan pemetaan zonasi, tetapi belum ada satu pun yang sampai ke tahap pelepasan satwa.
Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan dan paparan peneliti BRIN, perjalanan kronologis kandidat lokasi tersebut terbagi dalam beberapa fase utama:
- Era 1980-an hingga Awal 1990-an: Perluasan di Sekitar Ujung Kulon, meliputi :
- Gunung Honje (Banten). Pada fase awal, para ilmuwan mengkaji perluasan ruang jelajah ke sisi timur Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yakni kawasan Gunung Honje. Tujuannya agar badak dapat menyebar alami tanpa pemindahan jarak jauh. Namun, kawasan ini berbatasan langsung dengan desa-desa penyangga sehingga risiko interaksi manusia dan alih fungsi lahan cukup tinggi.
- Pulau Panaitan (Banten). Pada awal 1990-an, pulau di sebelah barat laut semenanjung Ujung Kulon ini ikut dipertimbangkan sebagai populasi satelit. Rencana ini gugur karena keterbatasan sumber air tawar saat kemarau, luas pulau yang terbatas, serta posisinya yang tetap berada di zona merah tsunami Selat Sunda.
- Taman Nasional Way Kambas (Lampung). Sempat muncul wacana memindahkan sebagian badak Jawa ke Way Kambas pada awal 1990-an. Ide ini ditolak banyak pakar konservasi karena secara biogeografis badak Jawa yang tersisa merupakan satwa asli Pulau Jawa dan dikhawatirkan tumpang tindih dengan habitat badak Sumatra.
- Era 2007–2015: Kajian Komprehensif Empat Kawasan di Jawa Barat & Banten
Melalui dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak 2007–2017 serta program Second Habitat Assessment (2009–2015), tim peneliti memfokuskan survei ekologis dan sosial pada empat lokasi:
- Suaka Margasatwa Cikepuh (Sukabumi, Jawa Barat). Cikepuh menjadi kandidat paling serius dan paling mirip secara ekosistem dengan Ujung Kulon. Pemerintah bahkan sempat membagi zonasi seluas 4.000 hektare khusus untuk calon habitat badak serta mencatat dukungan sosial masyarakat yang tinggi (mencapai 85,8%). Namun, rencana ini terhenti karena total luas kawasan (sekitar 8.000 hektare) dinilai terlalu sempit untuk menopang populasi jangka panjang serta masih adanya gangguan perambahan di sekitar hutan.
- Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (Jawa Barat/Banten). Dikaji pada 2009 sebagai kandidat dataran tinggi/perbukitan. Lokasi ini tidak dilanjutkan karena topografinya terlalu terjal untuk karakter badak Jawa yang menyukai dataran rendah, ditambah rendahnya dukungan masyarakat sekitar (hanya 23%).
- Gunung Honje (Kajian Ulang 2009). Kembali dinilai dari aspek sosial dan ekologi dengan tingkat penerimaan warga sebesar 46%, tetapi tetap terkendala keterbatasan ruang yang terisolasi dari ancaman Krakatau.
- Kawasan Hutan Cikeusik (Banten). Masuk dalam daftar penelitian 2015, tetapi dinilai kurang layak akibat tekanan aktivitas manusia dan rendahnya dukungan sosial warga sekitar (sekitar 24%).
- Era 2026: Wacana Baru ke Jawa Timur
- Taman Nasional Alas Purwo & TN Baluran (Jawa Timur). Wacana terbaru mengarah ke ujung timur Pulau Jawa. Peneliti BRIN menegaskan bahwa Alas Purwo maupun Baluran belum pernah masuk dalam daftar kajian mendalam tahun 2009–2015 sebelumnya, sehingga masih membutuhkan penelitian baru dari nol terutama terkait perbedaan tipe hutan (lebih kering) dan potensi kompetisi dengan populasi banteng liar.
III. Polemik Pro Dan Kontra 2026 :
Polemik terbaru pada November 2026 berawal dari pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki (12/11/2026), yang melontarkan gagasan pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Wacana ini langsung memicu perdebatan tajam antara pemerintah pusat dengan parlemen, pakar ekologi, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat dan pemerintah daerah, meliputi :
- Argumen Pihak Pendukung (Pemerintah Pusat)
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan jajaran pemerintah menegaskan posisi mereka dengan poin-poin berikut:
- Mitigasi bencana alam dan kepunahan massal. Seluruh populasi liar badak Jawa hanya berada di satu titik yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau dan zona gempa/tsunami Selat Sunda. Membentuk populasi liar kedua (second wild population) dinilai krusial agar spesies tidak punah seketika jika bencana besar melanda.
. Bukan gagasan baru. Menhut meluruskan bahwa wacana ini bukan ide pribadi Hashim, melainkan kelanjutan dari rekomendasi ilmiah jangka panjang sejak era 1980-an.
. Ujung Kulon tetap habitat utama. Translokasi tidak dimaksudkan untuk mengosongkan TNUK, melainkan hanya memindahkan sebagian kecil individu sebagai populasi cadangan.
. Masih sebatas kajian. Kemenhut dan Badan Komunikasi (Bakom) RI memastikan belum ada keputusan final maupun jadwal pemindahan. Eksekusi tidak akan dilakukan tanpa rekomendasi ilmuwan (seperti dari IPB dan UGM) serta pembuktian kesiapan habitat.
2. Argumen Pihak Penolak dan Kritis
Gelombang penolakan datang dari Komisi IV DPR RI, akademisi, organisasi lingkungan hidup, hingga warga Banten:
• Risiko fatal bagi populasi yang sangat kecil. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menolak wacana ini karena belum ada urgensi mendesak dan khawatir pemindahan tanpa bukti keberhasilan justru membahayakan satwa. Pakar konservasi UGM dan IPB mengingatkan bahwa dengan populasi liar yang kritis dan laju reproduksi lambat (masa bunting 15–16 bulan), risiko stres atau kematian saat pemindahan bisa mempercepat kepunahan—mengingat preseden kematian badak bernama Mustofa usai relokasi internal di TNUK.
• Ketidakcocokan ekosistem Alas Purwo. Pakar ekologi dan WALHI menyoroti karakter Alas Purwo yang lebih kering dibanding hutan hujan basah berlumpur di Ujung Kulon. Selain itu, badak Jawa berisiko kalah bersaing memperebutkan ruang dan pakan dengan populasi banteng Jawa yang melimpah di Alas Purwo.
• Kecurigaan motif ekstraktif dan tata kelola. WALHI mencurigai adanya keterkaitan wacana pengurangan perlindungan di TNUK dengan potensi perluasan aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan penyangga Ujung Kulon, serta mengkritik peran Hashim yang dinilai melampaui kewenangannya sebagai Ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional.
• Penolakan kultural dan pemerintah daerah. Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, dan lembaga adat masyarakat Baduy menolak keras karena badak bercula satu merupakan identitas ekologis dan filosofis yang melekat dengan leluhur masyarakat setempat sejak ratusan tahun lalu. Sementara itu, Pemkab Banyuwangi menyatakan belum menerima arahan maupun dokumen kajian resmi apa pun dari pemerintah pusat.
IV. Perspektif Hukum Lingkungan :
Dari perspektif hukum lingkungan dan hukum konservasi sumber daya alam, wacana pemindahan badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo tidak cukup hanya dilandasi niat penyelamatan, melainkan harus lolos uji kepatuhan terhadap sejumlah prinsip, regulasi nasional, dan perjanjian internasional.
Berikut adalah empat tinjauan utama dari kacamata hukum lingkungan :
1. Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle)
Dalam hukum lingkungan modern, asas kehati-hatian mewajibkan pengambil kebijakan untuk menunda atau menahan suatu tindakan apabila masih terdapat ketidakpastian ilmiah yang berpotensi menimbulkan kerusakan fatal dan tidak dapat dipulihkan (irreversible), karena berkaitan hal-hal sebagai berikut :
• Karena populasi liar badak Jawa berstatus kritis (Critically Endangered) dan jumlahnya sangat terbatas, risiko kematian selama penangkapan maupun gagal adaptasi di lokasi baru dinilai sebagai ancaman nyata.
• Secara hukum, pemerintah wajib membuktikan secara ilmiah bahwa lokasi tujuan benar-benar aman dan layak sebelum eksekusi dilakukan, bukan membuktikannya setelah satwa dipindahkan
2. Mandat UU Konservasi dan Prioritas Perlindungan In-Situ
Kerangka hukum nasional utama diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 (perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
• Undang-undang ini menempatkan perlindungan in-situ (menjaga satwa dan keutuhan ekosistem di habitat aslinya) sebagai prioritas utama, karena badak Jawa memiliki fungsi ekologis yang tidak terpisahkan dari hutan Ujung Kulon.
• Upaya translokasi ke luar habitat asli untuk membentuk populasi baru baru dapat dibenarkan secara hukum apabila upaya pengamanan, pemulihan habitat (habitat restoration), dan mitigasi di lokasi asal sudah dijalankan secara maksimal namun tetap dinilai tidak memadai.
3. Pemenuhan Prosedur Teknis Translokasi
Secara operasional, pemindahan satwa dilindungi diatur secara ketat melalui Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa serta PP Nomor 7 Tahun 1999. Regulasi ini mensyaratkan tahapan baku yang tidak boleh dilompati, meliputi:
• Kajian kelayakan habitat tujuan secara komprehensif (pakan, air, daya dukung, dan bebas kompetisi satwa).
• Pemeriksaan medis dan profil genetik tiap individu yang akan dipindahkan.
• Standar pengangkutan khusus serta kewajiban pemantauan pasca-pelepasliaran jangka panjang.
4. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (State Responsibility)
Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi nasional, melainkan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991, serta terikat dalam konvensi perdagangan dan perlindungan satwa langka (CITES) dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD).
• Status ini melahirkan kewajiban hukum internasional (state responsibility) bagi Indonesia untuk menjaga integritas nilai universal luar biasa (Outstanding Universal Value) kawasan tersebut.
• Setiap perubahan kebijakan besar yang memengaruhi spesies kunci di dalam situs warisan dunia harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada komunitas internasional serta melibatkan partisipasi publik dan masyarakat adat setempat (seperti masyarakat Baduy di Banten) yang memiliki hak dan kearifan lokal dalam menjaga kawasan tersebut.
IV. Kesimpulan :
Rencana pembentukan habitat kedua (second habitat) badak Jawa sejak era 1980-an merupakan upaya mitigasi risiko kepunahan massal agar satwa langka ini tidak hanya bergantung pada satu lokasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang rentan terhadap bencana alam Anak Krakatau, wabah penyakit, maupun perkawinan sedarah (inbreeding).
Meskipun tujuannya mendesak secara konservasi, rencana ini belum pernah terealisasi selama lebih dari empat dekade karena tiga faktor penentu:
• Syarat ekologis yang sangat ketat. Badak Jawa membutuhkan hutan hujan tropis dataran rendah yang basah, sumber air dan kubangan sepanjang tahun, pakan melimpah, serta bebas dari persaingan satwa herbivora besar lain—kondisi yang sangat langka ditemukan di sisa hutan Pulau Jawa saat ini.
• Risiko fatal proses pemindahan. Dengan jumlah populasi liar yang sangat kritis dan laju reproduksi lambat, stres atau cedera selama proses penangkapan dan transportasi berisiko memicu kematian yang justru mempercepat kepunahan.
• Kesiapan ilmiah dan sosial. Setiap calon lokasi—mulai dari Cikepuh di masa lalu hingga wacana terbaru Taman Nasional Alas Purwo—memerlukan pembuktian studi ekosistem yang matang serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah setempat sebelum eksekusi dapat dilakukan.
. Wacana pengembangan habitat kedua bagi badak Jawa yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo di forum internasional memicu polemik publik, termasuk tudingan kaitan dengan izin tambang dan anggapan proyek sepihak. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM menegaskan bahwa wacana tersebut merupakan kajian ilmiah jangka panjang sejak 1980-an untuk mitigasi bencana, bukan ide pribadi maupun celah eksploitasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk membaca tanggapan resmi pemerintah lebih lanjut.
Berbagai klarifikasi resmi pemerintah menekankan bahwa wacana ini murni berbasis upaya penyelamatan spesies dan kelestarian lingkungan, tanpa agenda bisnis maupun politik di baliknya.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Komunikasi Pemerintah, hingga Kementerian ESDM telah meluruskan bahwa gagasan pembentukan populasi cadangan (second wild population) tersebut merupakan kelanjutan dari rekomendasi ilmiah jangka panjang sejak era 1980-an. Tujuannya difokuskan sepenuhnya untuk melindungi badak Jawa dari ancaman kepunahan akibat potensi bencana letusan Gunung Anak Krakatau, tsunami Selat Sunda, wabah penyakit, maupun perkawinan sedarah (inbreeding).
Selain itu, pemerintah juga menjamin tidak ada izin tambang baru maupun pengurangan luas wilayah konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon, serta memastikan bahwa langkah apa pun nantinya hanya akan dilakukan jika seluruh syarat kajian ilmiah dari para pakar ekologi terpenuhi.
Berdasarkan Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa, setiap rencana pemindahan (translokasi) satwa liar dilindungi seperti badak Jawa wajib melewati empat tahapan teknis berurutan mulai dari penilaian medis hingga pemantauan pasca-pelepasliaran.
Regulasi ini dirancang sebagai aturan pelaksana dari UU Konservasi dan PP Nomor 7 Tahun 1999 untuk mencegah kematian satwa maupun kegagalan adaptasi.
Berikut adalah rincian aturan teknis yang wajib dipenuhi:
1. Tahap Penilaian dan Klasifikasi Satwa
Sebelum satwa diputuskan untuk dipindahkan, tim teknis wajib melakukan dua tahap pemeriksaan menyeluruh:
1.1. Penilaian dan klasifikasi awal. Mengidentifikasi secara rinci spesies, struktur umur, jenis kelamin, status konservasi, serta asal-usul satwa yang akan diselamatkan.
1.2. Uji medis dan perilaku oleh dokter hewan. Memastikan kondisi satwa sehat, bebas dari penyakit menular, tidak cacat fisik permanen, serta masih memiliki perilaku alami liar untuk bertahan hidup mandiri.
2. Syarat Kelayakan Habitat Tujuan dan Individu
Merujuk pada ketentuan translokasi dan pelepasliaran (yang juga selaras dengan Pasal 21 PP Nomor 7 Tahun 1999), pemindahan ke habitat baru baru sah dilakukan jika memenuhi syarat:
• Bagian dari sebaran historis. Kawasan tujuan terbukti secara ekologis merupakan daerah sebaran alami spesies tersebut.
• Daya dukung habitat memadai. Lokasi tujuan harus mampu menopang sub-populasi baru dari segi ketersediaan pakan, sumber air, dan ruang jelajah.
. • Kualitas genetik dan kesehatan individu. Individu yang dipindahkan harus dalam kondisi prima dan memiliki keragaman genetik yang tinggi agar mampu membentuk populasi baru yang sehat.
3. Standar Operasional Pelaksanaan Translokasi
Dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Permen LHK 17/2024, pelaksanaan pemindahan diatur dengan ketentuan ketat:
• Metode pengangkutan aman. Translokasi dapat dilakukan melalui penggiringan, pengangkutan darat/udara, atau metode lain yang menjamin keselamatan satwa maupun petugas di lapangan.
• Standar kandang dan kesejahteraan satwa. Proses pemindahan wajib mematuhi standar kandang transportasi dan transit (sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 20 Tahun 2019) serta menjalani masa karantina minimal 14 hari apabila melibatkan fasilitas ex-situ atau rehabilitasi.
• Dokumentasi resmi (Berita Acara). Setiap tahap pelepasliaran satwa ke habitat baru wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelepasliaran sesuai format baku peraturan.
4. Kewajiban Pelaporan dan Pemantauan Pasca-Translokasi
Tanggung jawab teknis tidak berhenti saat satwa dilepas ke hutan baru:
• Pemantauan berkala. Tim pengelola wajib memantau kemampuan adaptasi, pergerakan, kesehatan, dan perkembangan reproduksi satwa di habitat tujuan secara berkelanjutan.
• Pelaporan berjenjang. Seluruh hasil evaluasi dan perkembangan satwa wajib dilaporkan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.
Penulis adalah Praktisi Hukum Dan HAM.
Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011.






