KAJIAN HUKUM ANTARA MENS REA DAN ACTUS REUS DALAM PENYADAPAN ILEGAL DAN PERBUATAN MAKAR JENDERAL POLISI LSP DAN KAWAN-KAWAN

Jurnal, Opini2 Views

Oleh :Dr. Nicholay Aprilindo

I. Pendahuluan :

Mens rea dan actus reus adalah dua unsur utama dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu kejahatan. Kedua istilah berasal dari bahasa Latin dan saling melengkapi untuk membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana.

Pengertian Utama

Dalam sistem hukum pidana, berlaku adagium actus non facit reum nisi mens sit rea, yang artinya suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali dilakukan dengan pikiran atau niat yang jahat.

• Actus Reus (Unsur Perbuatan Fisik). Merupakan perbuatan lahiriah, perilaku nyata, atau tindakan objektif yang melanggar hukum pidana. Unsur ini bisa berupa tindakan aktif (seperti mencuri atau memukul) maupun kelalaian untuk bertindak saat diwajibkan oleh hukum.

Mens Rea (Unsur Sikap Batin). Merupakan niat jahat, keadaan mental, atau sikap batin tercela pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Menurut Penulis  unsur ini mencakup kesadaran dan kehendak pelaku terhadap tindakan yang dilakukan

Perbandingan Actus Reus dan Mens Rea :

Aspek   Actus Reus          Mens Rea

Arti Harfiah :

Perbuatan yang salah (guilty act).              Pikiran yang bersalah (guilty mind).

Sifat Unsur          Objektif dan lahiriah (tampak dari luar).

Subjektif dan batiniah (berada dalam pikiran).

Wujud  Tindakan fisik, ucapan, atau akibat yang dilarang undang-undang.            

Kesengajaan (dolus) atau kealpaan/kelalaian (culpa).

Fokus

Pembuktian       Apakah perbuatan pidana benar-benar terjadi.  Apakah pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya

Hubungan Keduanya dalam Hukum Pidana :

Niat tanpa perbuatan tidak dipidana. Seseorang yang hanya berencana atau memiliki niat jahat di dalam pikirannya tidak dapat dihukum selama belum diwujudkan dalam tindakan nyata.

Perbuatan tanpa niat jahat dapat menghapus pidana. Jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan secara tidak sengaja atau tanpa unsur kesalahan (mens rea), pelaku bisa bebas dari jerat pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) yang diulas dalam artikel

Tingkatan sikap batin. Berdasarkan kajian hukum Penulis mens rea terbagi menjadi empat tingkat, yaitu niat langsung (dolus), niat atas dasar pengetahuan, kecerobohan (recklessness), dan kelalaian (negligence).

II. Pembahasan :

Dalam kasus Penyadapan ilegal dan Makar :

Penerapan konsep mens rea (niat jahat), actus reus (perbuatan fisik), serta status niat yang terlaksana maupun gagal dalam kasus penyadapan dan makar memiliki karakteristik yang sangat khas dalam hukum pidana Indonesia (termasuk dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional).

Keduanya memiliki batas yang sangat tipis antara tindakan persiapan, permulaan pelaksanaan, dan kejahatan yang selesai sempurna.

1. Kasus Penyadapan Ilegal

Penyadapan tanpa hak diatur dalam Pasal 258 KUHP Nasional dan Pasal 31 UU ITE. Dalam tindak pidana ini, actus reus adalah perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik tanpa hak. Sementara itu, mens rea adalah kesengajaan pelaku melakukan hal tersebut secara melawan hukum :

. Niat Terlaksana. Pelaku memasang alat penyadap atau perangkat lunak pengintai di ponsel korban, lalu berhasil merekam dan mendengarkan percakapan korban. Unsur mens rea dan actus reus terpenuhi sempurna sehingga pelaku dipidana penuh maksimal 10 tahun penjara

• Niat Gagal Bukan Atas Kehendak Sendiri (Dipidana Percobaan). Pelaku sudah mengirimkan tautan berisi aplikasi penyadap ke ponsel korban untuk mencuri data percakapan. Namun, penyadapan gagal karena sistem keamanan ponsel korban otomatis memblokir aplikasi tersebut atau pelaku keburu ditangkap polisi. Pelaku tetap dipidana dengan delik percobaan penyadapan ilegal karena sudah ada permulaan pelaksanaan.

• Niat Gagal Atas Kehendak Sendiri (Tidak Dipidana). Pelaku sudah membeli perangkat penyadap dan menginstalnya di komputer, tetapi sebelum menekan tombol aktif untuk menyadap target, ia sadar perbuatannya melanggar hukum dan menghapus program tersebut. Pelaku bebas dari jerat pidana penyadapan karena mengurungkan niat secara sukarela.

2. Kasus Makar (Aanslag)

Makar diatur dalam Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193 KUHP Nasional (sebelumnya Pasal 87, 104, 106, dan 107 KUHP lama). Delik makar memiliki sifat khusus karena permulaan pelaksanaan (actus reus) sudah dianggap sebagai tindak pidana makar yang selesai, tidak perlu menunggu pemerintahan benar-benar terguling atau presiden terbunuh.

• Niat Terlaksana (Sudah Ada Permulaan Pelaksanaan). Sekelompok orang berniat menggulingkan pemerintahan yang sah (mens rea). Mereka sudah mengumpulkan senjata, menyusun strategi penyerangan, dan mulai bergerak mengepung istana negara (actus reus). Meskipun serangan tersebut berhasil dipatahkan aparat sebelum pemerintahan jatuh, mereka tetap dipidana penuh sebagai pelaku makar.

• Niat Gagal Bukan Atas Kehendak Sendiri. Kelompok bersenjata sudah dalam perjalanan menuju titik penyerangan objek vital negara untuk melumpuhkan pemerintahan, tetapi di tengah jalan kendaraan mereka dicegat dan seluruh anggotanya ditangkap aparat keamanan. Karena perbuatan sudah masuk tahap permulaan pelaksanaan serangan dan gagal akibat faktor eksternal, mereka tetap dijerat pidana makar secara penuh (bukan sekadar percobaan biasa).

• Niat Gagal Atas Kehendak Sendiri. Seseorang atau kelompok baru sebatas berdiskusi atau berencana melakukan makar tanpa ada tindakan nyata berupa persiapan serangan, lalu mereka membubarkan diri dan membatalkan rencana atas kesadaran sendiri. Mereka tidak dapat dipidana karena baru sebatas pemikiran dan belum masuk ke ranah permulaan pelaksanaan (actus reus). Namun, jika mereka sudah sempat menyepakati rencana jahat bersama orang lain, perbuatannya dapat dijerat dengan pasal pemufakatan jahat (samenspanning) yang berdiri sendiri meski makarnya batal.

3. Persinggungan Antara Penyadapan dan Makar

Tindakan menyadap pejabat tinggi negara atau Presiden tidak secara otomatis menjadikan pelakunya bersalah atas tindak pidana makar.

• Perbedaan Mens Rea. Dalam kasus penyadapan terhadap kepala negara, actus reus berupa penyadapan ilegal sudah terbukti. Namun, untuk menjerat pelaku dengan pasal makar, penyidik wajib membuktikan adanya mens rea tambahan, yakni tujuan khusus untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Perubahannya Menjadi Makar. Jika hasil penyadapan ilegal tersebut terbukti digunakan sebagai alat untuk memeras, menyandera kebijakan, atau melumpuhkan fungsi Presiden dalam memimpin negara, maka penyadapan tersebut berubah status menjadi permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar. Sebaliknya, jika penyadapan dilakukan murni karena motif ekonomi atau rasa ingin tahu pribadi tanpa niat menyerang kedaulatan negara, pelaku hanya dipidana atas pelanggaran penyadapan ilegal dan UU ITE.

III. Kajian Hukum Kasus Jenderal Polisi LSP Dan Kawan-kawan :

Apakah Penyadapan ilegal oleh Jenderal Pol. LSP Dan kawan-kawan merupakan tindakan Makar ?

Secara hukum pidana, perbuatan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan kawan-kawan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan sangat bergantung pada pembuktian niat jahat khusus (specific intent) di balik tindakan tersebut.

Dalam Perkembangan penyidikan oleh Polri yang dilaporkan kasus ini memang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dugaan tindak pidana makar, meskipun keempat tersangka baru dijerat secara resmi dengan pasal penyadapan ilegal dan kejahatan siber.

1. Syarat Penyadapan Bisa Dikategorikan Sebagai Makar

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, delik makar diatur dalam Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 193.

Menurut Penulis bahwa penyadapan ilegal baru dapat menjadi tindak pidana makar apabila penyidik membuktikan beberapa unsur berikut :

• Adanya Maksud Khusus (Mens Rea Tambahan). Penyidik wajib membuktikan bahwa penyadapan tersebut bukan sekadar pelanggaran wewenang atau motif politik biasa, melainkan memiliki tujuan khusus untuk membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

• Hubungan Kausalitas yang Jelas. Harus terdapat bukti nyata bahwa informasi rahasia negara dari hasil penyadapan tersebut digunakan atau disiapkan sebagai alat untuk melumpuhkan fungsi konstitusional Presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah.

• Terpenuhinya Permufakatan Jahat. Sebagaimana diulas dalam kajian hukum Penulis keterlibatan lebih dari satu orang dalam merencanakan serta menjalankan penyadapan terstruktur terhadap kepala negara dapat memenuhi unsur permufakatan jahat (samenspanning) yang merupakan bagian dari delik makar.

2. Mengapa Tidak Dikenal Istilah “Percobaan Makar”?

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, secara yuridis tidak dikenal delik percobaan makar (poging tot aanslag) :

• Permulaan Pelaksanaan Adalah Makar Selesai. Berdasarkan Pasal 160 KUHP Nasional (sebelumnya Pasal 87 KUHP lama), tindak pidana makar dianggap sudah selesai dan sempurna begitu terdapat niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan.

• Implikasi pada Kasus LSP dkk. Apabila penyidik menemukan bukti bahwa penyadapan terhadap Presiden merupakan langkah awal atau permulaan pelaksanaan dari rencana menggulingkan pemerintahan, maka perbuatan tersebut langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar penuh, bukan sekadar percobaan makar.

Status Hukum LSP dan Kawan-Kawan Saat Ini

Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian dan pemerintah yang dirangkum oleh detikNews, penanganan perkara ini terbagi ke dalam dua jalur pembuktian pidana.

• Jeratan Pasal Penyadapan dan Akses Ilegal. Untuk perbuatan menyadap serta menghilangkan data elektronik, LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya (Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi) telah ditetapkan sebagai tersangka menggunakan Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 332 KUHP Nasional, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.

• Penyidikan Dugaan Makar. Polri telah menaikkan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan untuk mendalami motif utama dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain atau pemberi perintah. Namun, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara makar tersebut karena masih menguji alat bukti elektronik untuk melihat apakah tujuan penyadapan mengarah pada pelumpuhan pemerintahan.

3. Status Hukum LSP dan Kawan-Kawan Saat Ini

Berdasarkan keterangan resmi pihak kepolisian dan pemerintah yang dirangkum oleh Penulis penanganan perkara ini terbagi ke dalam dua jalur pembuktian pidana.

• Jeratan Pasal Penyadapan dan Akses Ilegal. Untuk perbuatan menyadap serta menghilangkan data elektronik, LSP bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya (Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi) telah ditetapkan sebagai tersangka menggunakan Pasal 258 KUHP Nasional, Pasal 332 KUHP Nasional, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara.

• Penyidikan Dugaan Makar. Polri telah menaikkan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan untuk mendalami motif utama dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain atau pemberi perintah. Namun, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara makar tersebut karena masih menguji alat bukti elektronik untuk melihat apakah tujuan penyadapan mengarah pada pelumpuhan pemerintahan.

Dari Penyadapan Ilegal menjadi Makar sesuai Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional, atau bagaimana proses pembuktian niat jahat (mens rea) dari barang bukti digital di persidangan?

Peralihan jeratan hukum dari penyadapan ilegal menjadi tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional bergantung pada pembuktian tujuan akhir pelaku. Dalam persidangan, niat jahat (mens rea) tidak dibuktikan dengan membaca pikiran terdakwa, melainkan direkonstruksi melalui bukti digital forensik yang memenuhi syarat sah alat bukti sesuai hukum acara pidana.

1. Rincian Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional serta Ancamannya :

Pasal      Fokus Perlindungan & Tujuan Makar        Ancaman Pidana Maksimal

Pasal 191 KUHP Nasional              Makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 193 KUHP Nasional              Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah (meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan secara tidak sah menurut UUD 1945).       Pidana penjara paling lama 12 tahun bagi pelaku, dan paling lama 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.

Pasal 196 KUHP Nasional.

Permufakatan jahat (samenspanning) untuk melakukan tindak pidana makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 atau Pasal 193.  Dipidana sama dengan ancaman pidana melakukan tindak pidana makar tersebut.

Bahwa penyadapan merupakan tindakan pengumpulan informasi. Jika informasi rahasia Presiden tersebut dikumpulkan untuk membuat Presiden tidak berdaya menjalankan tugasnya atau menggulingkan pemerintah secara tidak sah, maka perbuatan itu bertransformasi menjadi permulaan pelaksanaan makar.

2. Tahapan Pembuktian Mens Rea dari Barang Bukti Digital

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (termasuk dalam KUHAP baru UU Nomor 20 Tahun 2025 dan UU ITE), hakim hanya dapat memutus bersalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan mens rea makar dari gawai atau server penyadapan, jaksa dan ahli digital forensik menempuh tahapan berikut :

• Menjaga Integritas dan Rantai Bukti (Chain of Custody). Sebagaimana bukti elektronik seperti ponsel, server penyadap, dan log komunikasi harus melalui proses autentikasi ketat. Ahli forensik memastikan data tidak berubah sejak disita melalui pencocokan nilai hash kriptografi agar sah di mata hukum.

• Rekonstruksi Jejak Percakapan (Chat dan Instruksi). Niat jahat dibuktikan secara objektif dari isi komunikasi antar-pelaku sebelum dan sesudah penyadapan dilakukan. Apabila ditemukan perintah tertulis, rekaman suara, atau diskusi grup yang membahas penggunaan hasil sadapan untuk menekan Presiden atau mengatur skenario pelengseran, hal itu menjadi bukti langsung adanya mens rea makar.

• Analisis Pola Sasaran dan Waktu (Metadata & Log). Ahli forensik melacak target nomor yang disadap serta waktu pemantauannya. Jika penyadapan menyasar komunikasi strategis kenegaraan (seperti perbincangan Presiden dengan jajaran menteri terkait keamanan atau kebijakan vital) secara terus-menerus di luar prosedur penegakan hukum, pola ini menunjukkan adanya kesengajaan terencana (dolus) untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan.

• Pembuktian Penghapusan Jejak (Anti-Forensics). Tindakan menghilangkan log atau menghapus data hasil sadapan secara sengaja setelah operasi berjalan (seperti dugaan penghapusan data elektronik dalam perkara ini) menjadi alat bukti petunjuk yang kuat. Dalam doktrin pembuktian pidana, upaya menutupi jejak menunjukkan bahwa pelaku sadar perbuatannya melawan hukum dan memiliki tujuan terlarang yang ingin disembunyikan (consciousness of guilt).

. Keterangan Ahli di Persidangan. Karena bukti digital bersifat teknis, jaksa menghadirkan ahli digital forensik dan ahli hukum pidana di persidangan. Ahli forensik menerjemahkan data mentah (seperti file audio sadapan dan log akses ke pengguna akhir atau end-user) menjadi fakta yang terang, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa penyadapan tersebut memang dirancang sebagai alat makar.

Bagaimana peran dan pertanggungjawaban pidana antara pemberi perintah (end-user) dengan pelaksana teknis penyadapan berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional?

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, baik pemberi perintah (end-user) maupun pelaksana teknis penyadapan memiliki kedudukan yang setara sebagai pelaku tindak pidana, bukan sekadar pembantu kejahatan. Ketentuan tentang penyertaan (deelneming) ini memastikan bahwa seseorang tidak dapat lepas dari jerat hukum hanya karena tidak menyentuh alat penyadap secara fisik.

Pemetaan peran dan pertanggungjawaban pidana kedua pihak tersebut dalam kasus penyadapan ilegal adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan Peran Berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional

Pasal 20 KUHP Nasional membagi pelaku tindak pidana ke dalam empat kategori keterlibatan. Dalam operasi penyadapan terstruktur, kedua pihak menempati posisi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Pihak     Kualifikasi dalam Pasal 20 KUHP Wujud Perbuatan dan Peran

Pelaksana Teknis (Operator/Perwira Pelaksana) Pelaku Langsung (Pleger) atau Pelaku Bersama (Medepleger) (Pasal 20 huruf a dan c)    Mengoperasikan perangkat penyadap, mengeksekusi intersepsi jaringan komunikasi, serta merekam atau menghapus data elektronik secara fisik.

Pemberi Perintah / End-User (Atasan/Aktor Intelektual) Penganjur (Uitlokker) atau Pelaku Tidak Langsung (Doen Pleger) (Pasal 20 huruf b dan d) Menggerakkan bawahan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, memberikan sarana/fasilitas penyadapan, serta menerima dan memanfaatkan hasil sadapan

Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan wewenang penyadapan tidak hanya dibebankan kepada personel lapangan, tetapi juga menjerat pemberi perintah (end-user).

2. Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Perintah (End-User)

Pemberi perintah yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya untuk menggerakkan bawahan masuk ke dalam kategori penganjur (uitlokker) pada Pasal 20 huruf d KUHP Nasional.

Ancaman Hukuman Setara Pelaku Utama. Hukum pidana memperlakukan penganjur sama beratnya dengan pelaku lapangan. Jika perbuatan tersebut dijerat dengan pasal penyadapan ilegal atau makar, pemberi perintah menghadapi ancaman pidana maksimal yang sama dengan operator teknis.

Tanggung Jawab Terbatas pada yang Diperintahkan. Penganjur hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sengaja ia perintahkan beserta akibat-akibatnya. Jika pelaksana teknis di lapangan melakukan kejahatan tambahan di luar perintah tanpa sepengetahuan atasan, maka hal itu menjadi tanggung jawab pribadi pelaksana teknis.

Potensi Menjadi Pelaku Tidak Langsung (Doen Pleger). Apabila atasan memanipulasi bawahannya sehingga bawahan tersebut menyangka penyadapan itu sah secara hukum (misalnya dengan memalsukan surat perintah atau menyembunyikan status ilegalnya), maka atasan dipidana sebagai pelaku tunggal (doen pleger) berdasarkan Pasal 20 huruf b KUHP Nasional.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaksana Teknis

Dalam hubungan hierarki militer atau kepolisian, pelaksana teknis sering kali berdalih bahwa mereka sekadar menjalankan perintah atasan (befehl ist befehl). Namun, berdasarkan Pasal 32 KUHP Nasional dan kajian hukum di Literasi Hukum, perintah jabatan tidak otomatis menghapus pidana.

• Kewajiban Menolak Perintah Melawan Hukum. Perintah jabatan hanya menjadi alasan pembenar (menghapus pidana) apabila perintah tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaannya berada dalam koridor hukum. Karena menyadap Presiden tanpa dasar penegakan hukum yang sah merupakan pelanggaran hukum yang nyata, pelaksana teknis wajib menolaknya.

• Pengecualian Itikad Baik (Good Faith). Pelaksana teknis baru dapat dibebaskan dari hukuman apabila mampu membuktikan di persidangan bahwa ia dengan itikad baik mengira perintah tersebut sah dan diberikan oleh atasan yang berwenang, serta tidak mengetahui adanya niat jahat (mens rea) untuk melumpuhkan pemerintahan atau melakukan kejahatan.

. Perbedaan Kualifikasi Delik jika Niat Berbeda. Dalam kasus penyadapan yang berkembang menjadi dugaan makar, hakim akan menilai mens rea masing-masing individu. Jika pelaksana teknis terbukti hanya mengetahui tugasnya menyadap untuk keperluan rutin tanpa tahu menahu rencana makar dari end-user, maka pelaksana teknis hanya dipidana atas penyadapan ilegal, sementara end-user dipidana atas penyadapan ilegal sekaligus makar.

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan mengenai konsep dasar hukum pidana hingga penerapannya dalam kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar terhadap Presiden, berikut adalah kesimpulan utama yang dapat ditarik:

1. Syarat Utama Pemidanaan (Actus Reus & Mens Rea)

• Kesatuan Unsur. Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan fisik yang dilarang undang-undang (actus reus) bertemu dengan sikap batin atau niat jahat pelaku (mens rea) secara bersamaan.

• Status Niat yang Gagal. Niat jahat yang tidak terlaksana atas kehendak sendiri tidak dapat dipidana (pengunduran diri sukarela). Sebaliknya, niat jahat yang sudah masuk tahap permulaan pelaksanaan namun gagal bukan karena kehendak sendiri tetap dipidana sebagai tindak pidana percobaan (poging).

2. Peralihan Kasus Penyadapan Ilegal Menjadi Makar

• Sifat Khusus Delik Makar. Dalam hukum pidana Indonesia (Pasal 160, 191, dan 193 KUHP Nasional), tidak dikenal percobaan makar karena permulaan pelaksanaan sudah dianggap sebagai delik makar yang selesai.

• Pembuktian Mens Rea Tambahan. Tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak otomatis menjadi makar. Penyidik wajib membuktikan melalui bukti digital forensik bahwa penyadapan tersebut memiliki maksud khusus (specific intent) untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan atau menggulingkan kekuasaan secara tidak sah.

3. Pertanggungjawaban Pemberi Perintah dan Pelaksana Teknis

• Kedudukan Setara Sebagai Pelaku. Berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional, baik pemberi perintah (end-user) maupun operator lapangan dikualifikasikan sebagai pelaku utama dengan ancaman hukuman yang sama beratnya.

• Batas Perintah Jabatan. Pelaksana teknis tidak bisa berlindung di balik dalih perintah atasan (Pasal 32 KUHP Nasional) apabila perintah tersebut secara nyata melawan hukum. Hakim akan menilai mens rea masing-masing pihak untuk menentukan apakah operator lapangan hanya bertanggung jawab atas penyadapan ilegal atau turut serta dalam rencana makar.

Penulis adalah Praktisi Hukum Dan HAM.

Alumnus PPSA XVII Lemhannas RI-2011.