HukumID | Medan – Setelah menjalani penahanan selama kurang lebih sembilan bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, Enda Simakasura Ketaren, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum, akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.
Putusan bebas tersebut dibacakan pada Jumat (13/11/2026) dalam perkara Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn. Majelis Hakim menyatakan Enda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar Enda dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum dan dilepaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan. Selain itu, hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya dipulihkan.
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Yudikasi Wariuwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Perkara ini berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Waterfront City Pangururan dan Menara Pandang Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.
Proyek Selesai 100 Persen, Digunakan Masyarakat
Salah satu penasihat hukum Enda dari Hotma Sitompoel Law Firm, Philipus H. Sitepu menyebut putusan bebas tersebut sebagai kemenangan bagi keadilan.
Menurut Philipus, sejak awal pihaknya meyakini bahwa kliennya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasalnya, pekerjaan pembangunan yang dipersoalkan telah selesai 100 persen, dimanfaatkan masyarakat, bahkan menjadi salah satu destinasi wisata yang turut mendukung perekonomian Kabupaten Samosir.
“Sejak awal kami meyakini bahwa Pak Enda tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pekerjaan yang dipersoalkan telah selesai dan manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Namun, Pak Enda justru harus menjalani penahanan selama sembilan bulan atas tuduhan yang akhirnya tidak terbukti di pengadilan,” ujar Philipus.
Ia juga menyoroti dampak penahanan yang harus dialami kliennya selama proses hukum berlangsung. Menurutnya, sembilan bulan penahanan bukan waktu yang singkat karena Enda harus kehilangan kebebasan dan terpisah dari keluarga, termasuk anaknya.
“Sembilan bulan bukan waktu yang singkat. Ada kebebasan yang hilang, ada keluarga yang menunggu, dan ada waktu bersama anak yang tidak akan pernah bisa dikembalikan. Hari ini Pak Enda memang telah dibebaskan, tetapi siapa yang dapat mengembalikan sembilan bulan kehidupannya?” ungkapnya.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara dakwaan alternatif kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c serta Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Salah satu poin yang dipersoalkan tim penasihat hukum adalah dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp13.185.197.899,60.
Menurut pembelaan, dasar pemeriksaan teknis yang digunakan untuk menghitung kerugian tersebut berfokus pada pekerjaan struktur, sedangkan angka kerugian turut memasukkan pekerjaan mekanikal, elektrikal, perpipaan atau MEP, serta lanskap.
Tim penasihat hukum juga mempertanyakan metode pemeriksaan fisik yang digunakan untuk menyimpulkan adanya penyimpangan volume dan mutu pekerjaan. Pengukuran manual dan hammer test dinilai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi.
Selain itu, pihak pembelaan menyoroti audit Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menurut mereka tidak didahului pemeriksaan lapangan dan klarifikasi secara memadai.
Tim penasihat hukum juga menyampaikan bahwa proyek tersebut pernah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa temuan kekurangan volume maupun mutu sebagaimana didalilkan dalam perkara.
Penasihat hukum menegaskan bahwa tidak terdapat bukti kliennya menerima suap, gratifikasi, kickback, ataupun keuntungan pribadi dari proyek tersebut.
Penasihat Hukum: Jangan Kriminalisasi Pengabdian ASN
Philipus menilai perkara ini harus menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani persoalan pelaksanaan proyek pemerintah yang kemudian dibawa ke ranah pidana korupsi.
Menurutnya, tidak setiap persoalan administrasi maupun perbedaan penilaian terhadap hasil pekerjaan pemerintah dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Tidak setiap persoalan dalam pekerjaan pemerintah merupakan tindak pidana korupsi. Jangan sampai orang yang bekerja dan mengabdi kepada negara justru harus kehilangan kebebasannya karena penerapan hukum pidana yang tidak tepat,” tegas Philipus.
Ia bahkan menyebut perkara yang menjerat kliennya sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pengabdian seorang aparatur negara.
“Kami bersyukur keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, jangan sampai ada lagi orang yang harus kehilangan kebebasannya selama berbulan-bulan hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pengabdian tak boleh dikriminalisasi, keadilan tak boleh mati!” ujarnya.
Secara hukum, putusan bebas menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.
Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan Enda tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua dakwaan alternatif penuntut umum.
Putusan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena jabatan atau keterlibatannya dalam suatu proyek pemerintahan.
Philipus berharap putusan tersebut menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum agar setiap penanganan perkara pidana didasarkan pada fakta, alat bukti, dan pemenuhan unsur tindak pidana, bukan semata-mata asumsi atau perbedaan penilaian administratif.
“Putusan ini mengingatkan kita bahwa hukum pidana harus berdiri di atas pembuktian, bukan asumsi. Jika unsur tindak pidananya tidak terbukti, seseorang harus dibebaskan. Itulah prinsip keadilan yang wajib dijaga dalam setiap proses penegakan hukum,” tutup Philipus.
