Hartono Tanuwidjaja: JK Unggah Dokumen Bukan untuk Melanggar Hukum, Melainkan Demi Transparansi!

Hukum1 Views

HukumID | Jakarta – Persidangan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran pelindungan data pribadi (PDP) dengan terdakwa Johnny Kalwani (JK) kembali mengungkap sejumlah persoalan terkait hubungan kelembagaan, kepemilikan aset, dan transparansi pengelolaan yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

Kuasa hukum terdakwa JK, Hartono Tanuwidjaja, menilai keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan justru memperlihatkan adanya sejumlah fakta yang perlu dicermati, terutama mengenai latar belakang pembentukan grup komunikasi SSC dan keterkaitan antara Perhimpunan Gandhi School (PGSL) dengan yayasan pengelola sekolah.

Hartono menjelaskan, saksi telah menerangkan bahwa grup SSC bukan merupakan grup tandingan terhadap grup komunikasi yang dibentuk pengurus baru PGSL. Menurutnya, grup tersebut menjadi wadah komunikasi bagi sesama anggota untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, maupun saran.

“Grup SSC itu bukan merupakan grup tandingan, tetapi merupakan grup untuk saling berkomunikasi sesama warga Sindi,” demikian penjelasan Hartono menanggapi keterangan saksi di persidangan, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, keberadaan grup SSC dilatarbelakangi kebutuhan anggota untuk memperoleh ruang komunikasi yang lebih terbuka. Sebab, grup yang dibentuk pengurus baru dinilai hanya bersifat satu arah sehingga anggota merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kepentingannya.

Selain persoalan grup komunikasi, Hartono menyoroti keterangan saksi Vijay Maulana mengenai hubungan PGSL dengan yayasan Gandhi Memorial School.

Menurut Hartono, hubungan kedua lembaga tersebut memiliki keterkaitan historis yang panjang. Pengelolaan Gandhi School telah berlangsung sejak 1950 di bawah naungan PGSL. Namun, seiring adanya ketentuan pemerintah yang mengharuskan perubahan bentuk pengelolaan sekolah dari perhimpunan menjadi yayasan, kemudian dibentuk Yayasan Gandhi Memorial.

Hartono menyampaikan, berdasarkan keterangan saksi, pembentukan yayasan tersebut tidak terlepas dari kontribusi dana yang sebelumnya dikelola PGSL.

Bahkan, saksi menyebut terdapat dana sekitar Rp2 miliar yang dialihkan dari PGSL kepada yayasan ketika pengelolaan sekolah mulai beralih.

Atas dasar itu, Hartono berpandangan bahwa anggota PGSL memiliki keterkaitan historis dan kepentingan terhadap yayasan yang meneruskan pengelolaan sekolah tersebut.

Meski demikian, ia mengakui persoalan kepemilikan tersebut tidak secara tegas diatur dalam AD/ART perhimpunan. Pengaturan yang ada lebih banyak berkaitan dengan struktur kepengurusan, termasuk posisi ketua dan wakil ketua PGSL yang secara otomatis menjadi pembina yayasan tertentu.

“Yang diatur hanya sebatas kepengurusannya, tetapi tidak diatur mekanisme soal bagaimana pengelolaan itu beralih dari PGSL ke yayasan,” jelasnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Hartono adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang anggota PGSL mengakses, mengunggah, maupun mendiskusikan dokumen yayasan dalam grup komunikasi terbatas.

Ia merujuk pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa AD/ART PGSL maupun AD/ART yayasan tidak mengatur larangan bagi anggota untuk membahas dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan yayasan.

Menurut Hartono, aktivitas mengunggah dan mendiskusikan dokumen tersebut harus dilihat dalam konteks transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan yayasan.

Ia menilai, sebagai anggota yang memiliki keterikatan historis dengan lembaga yang sejak awal mengelola sekolah, anggota PGSL memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana yayasan menjalankan pengelolaan aset dan keuangannya.

Dalam konteks tersebut, Hartono berpandangan bahwa tindakan Johnny Kalwani mengunggah dokumen ke dalam grup komunikasi merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan pengawasan internal.

Hartono juga mengangkat persoalan transaksi pembelian tanah pada 2007 dan 2017 yang menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan.

Ia menyoroti adanya kesamaan objek tanah dalam kedua transaksi tersebut. Berdasarkan keterangan dan dokumen yang dibahas, tanah yang dibeli pada 2007 disebut telah tercatat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada 2016.

Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan mengenai transaksi pembelian kembali atas objek tanah yang sebelumnya telah tercatat sebagai aset yayasan.

Hartono juga menyebut pembelian tanah pada 2007 dilakukan menggunakan dana yayasan, meskipun dalam dokumen awal nama yang tercantum merupakan nama pribadi.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pada periode 2012 hingga 2015 telah dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru dengan nilai sekitar Rp39 miliar di atas tanah tersebut.

Menurut Hartono, pembangunan fasilitas tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menelusuri tujuan penggunaan dan status kepemilikan aset.

“Kalau kepentingannya untuk pribadi, mengapa bisa dibangun fasilitas untuk karyawan dan guru senilai Rp39 miliar? Nah, itu kan perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Ia menilai, informasi mengenai aset dan transaksi tersebut seharusnya dapat diketahui oleh anggota sebagai bagian dari transparansi pengelolaan yayasan.

Hartono menegaskan, persoalan yang disampaikan dalam persidangan bukan semata-mata mengenai keberadaan dokumen dalam grup komunikasi, melainkan juga menyangkut kepentingan anggota untuk mengetahui pengelolaan lembaga yang memiliki sejarah panjang dengan PGSL.