HukumID.co.id, Jakarta – Kejaksaan Agung dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) menanda-tangani Pakta Integritas kegiatan proyek strategis terkait pengadaan minyak mentah impor. Bertempat di Ruang Rapat lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, sebelum dilakukan penandatanganan didahului dengan kegiatan entry meeting atau rapat pendahuluan dari Kejaksaan Agung diwakili Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS/D) pada JAM Intelijen Patris Yusrian Jaya dan PT KPI diwakili Direktur Optimasi FeedStock dan Produk PT Kilang Pertamina International, yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT).
“Serta progres dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap kegiatan proyek pengadaan minyak mentah impor yang dilakukan dengan dua skema,” kata Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya.
Harli menyebut kedua skema dalam pengadaan minyak mentah impor oleh PT KPI yaitu melalui skema Cosc (Crude Oil Supply Colaboration) dan skema Spot/Term.
Dalam penandatanganan tersebut Kejaksaan Agung diwakili Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS/D) pada JAM Intelijen Patris Yusrian Jaya dan PT KPI diwakili Direktur Optimasi FeedStock dan Produk PT Kilang Pertamina International, didampingi oleh Cahyaning Nuratih Widowati selaku Chief Legal Counsel PT Pertamina (Persero) serta Agus Eko Purnomo, S.H., M.H selaku Kasubdit ESDA dan IPTEK pada Direktorat D.
Setelah penandatanganan dilanjutkan dengan penyerahan persetujuan pengamanan terhadap proyek strategis tersebut yang terkait dengan pengadaan minyak mentah impor oleh PT KPI.
“Tujuannya agar proyek tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta epat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran,” ucap Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS/D) pada JAM Intelijen Patris Yusrian Jaya. (Insan Kamil)
