HukumID.co.id, Jakarta – Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya kebocoran data di Pusat Data Nasional. Advokat yang pernah menggugat kebocoran data Tokopedia David Tobing kembali menyoroti kegagalan Menkominfo melindungi data tersebut.
“Kominfo tidak pernah dan tidak mau belajar dari kasus2 kebocoran data baik di korporasi maupun lembaga2 negara,” kata David.
“Kan sudah banyak kasus kebocoran data baik di korporasi maupun lembaga negara, jadi seharusnya Kominfo serius memprotek data di Pusat Data Nasional yang berada dibawah pengawasannya,” sambungnya.
Melalui surat yang dikirimkan ke Presiden hari ini Jumat 28 Juni 2024, David mendesak Presiden Jokowi segera memecat Menkominfo karena kesalahan ini sangat fatal dan merugikan warga negara dan pemerintah Indonesia.
“karena seluruh data dipusatkan dan dibawah pengawasan Kominfo,” tegasnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan dengan sistem bagi pakai oleh instansi pusat dan pemda serta saling menghubung yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
Kesalahan Menkominfo berikutnya yaitu terbukti Pusat Data Nasional mengalami gangguan (kegagalan perlindungan) berupa kebocoran dan tidak dapat di back up dan dipulihkan.
“Ini sangat fatal kok bisa pusat data tidak membackup data2 yang disimpannya?” sesal David.
David menambahkan bahwa tidak ada alasan apapun data tersebut tidak dibackup, apalagi menyangkut data lembaga negara dan pemerintah pusat serta daerah karena untuk pengamanan dan kesinambungan penggunaan data harus ada back up.
“Menkominfo jelas tidak mampu berbuat apa-apa sampai saat ini terbukti tidak dapat dipulihkan Pusat Data Nasional contohnya data mengenai imigrasi yang mengakibatkan antrian berjam-jam di Bandara,” jelasnya.
Akibat Menkominfo gagal dalam melindungi Pusat Data Nasional tentu menimbulkan kerugian bagi Warga Negara Indonesia bahkan negara Indonesia dan dapat membahayakan keamanan negara seperti bocornya data kependudukan, data imigrasi dan sebagainya yang kerugian tersebut akan bertambah apabila tidak segera dipulihkan dan diamankan.
David meminta Presiden Jokowi tegas memecat Menkominfo dan segera membentuk tim khusus untuk memulihkan Pusat Data Nasional.
(Insan Kamil)
