HukumID | Jakarta – Perkara dugaan suap yang menyeret mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto yang ditetapkan tersangka pada Kamis (16/4) atau sepekan setelah dilantik sebagai Ketua Komisi Ombudsman memasuki babak baru. Setelah sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Toshida Indonesia (PT TSHI), perusahaan yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik suap tersebut.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka penerima suap dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Selain itu, pemilik sekaligus Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan sebagai pemberi suap.
Berdasarkan hasil penyidikan, Hery diduga menerima dana sekitar Rp1,5 miliar yang berkaitan dengan upaya PT Toshida Indonesia mencari jalan keluar atas persoalan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyidik menduga terdapat intervensi terhadap proses pengawasan sehingga menghasilkan koreksi atas perhitungan yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah.
Perkembangan perkara ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan penegakan hukum terhadap korporasi. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memperoleh manfaat dari tindak pidana, mengetahui atau membiarkan terjadinya perbuatan melawan hukum, maupun apabila tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
Sejumlah kalangan hukum menilai penyidik dapat mendalami apakah dugaan pemberian suap tersebut merupakan tindakan pribadi direksi atau dilakukan dalam rangka kepentingan perusahaan. Jika ditemukan bukti bahwa korporasi memperoleh keuntungan langsung dari praktik tersebut, maka peluang penetapan PT Toshida Indonesia sebagai tersangka korporasi terbuka secara hukum.
Kejaksaan Agung sendiri masih terus mengembangkan penyidikan perkara ini. Penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti, memeriksa sejumlah saksi, dan menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pimpinan lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik. Di sisi lain, perkara tersebut juga menjadi ujian bagi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi, khususnya apabila nantinya ditemukan keterlibatan perusahaan secara institusional dalam praktik suap yang sedang disidik.
Dengan berkas perkara yang terus diproses menuju persidangan, publik kini menantikan apakah penyidik akan memperluas penanganan kasus tidak hanya kepada individu-individu yang terlibat, tetapi juga kepada korporasi yang diduga menikmati hasil dari tindak pidana tersebut.
