LSAK Ingatkan Bahaya “Pasal Sapu Jagat” di KUHP: Koruptor Bisa Bermain di Celah HukumHukum|April 15, 2026April 15, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
LSAK: Praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Harus DitolakHukum|Maret 9, 2026Maret 15, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Sidang praperadilan terkait dugaan korupsi kuota haji yang
Banyak Jaksa Ditangkap KPK, Presiden Diminta Benahi Kejagung Tanpa Pilih KasihHukum|Desember 27, 2025Desember 29, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Penangkapan sejumlah jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pembebasan Setnov Disorot, LSAK Minta Presiden Prabowo Tindak Menteri ImipasHukum|November 2, 2025November 2, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Lembaga Studi Analisis Kebijakan (LSAK) menilai keputusan Kementerian
LSAK Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota HajiHukum|Oktober 1, 2025Oktober 1, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Lembaga Studi Anti-Korupsi (LSAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
LSAK: KPK Jangan Ragu Gulung Semua Anggota DPR Penikmat CSR BIHukum|Agustus 19, 2025Agustus 19, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) meminta kepada KPK
LSAK: Kritik KPK Buktikan Lembaga Antirasuah Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan RUU KUHAPHukum|Juli 17, 2025Juli 17, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Kritik yang dilontarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap
LSAK Dorong Pengawas dan APH Disiplin Awasi E-Katalog 6Ragam|Desember 12, 2024Desember 14, 2024oleh Redaksi HukumIDHukumID.co.id, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendorong lembaga pengawas (BPK
LSAK Harap KPK Tak Lagi Inferioir: Sungkan Itu Aib Pemberantasan KorupsiOpini|Desember 2, 2024Desember 3, 2024oleh Redaksi HukumIDOleh: Ahmad A. Hariri, * Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Komisi
LSAK: Prabowo Tetap Bisa Lanjutkan Proses Seleksi Capim KPK Tanpa Pembentukan Pansel BaruNasional|Oktober 23, 2024Oktober 24, 2024oleh Redaksi HukumIDHukumID.co.id, Jakarta – Polemik panitia seleksi (pansel) KPK bentukan Presiden Jokowi, Peneliti