HukumID | Banggai – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Banggai, dukungan terbuka mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banggai yang menyatakan sikap mendukung Rika Syarifudin sebagai bakal calon ketua KNPI Banggai.
Nama Rika bukan sosok asing. Ia adalah anggota legislatif DPRD Banggai periode 2024–2029. Status inilah yang membuat dukungan terhadapnya bukan sekadar isu internal organisasi kepemudaan, tetapi juga menyentuh ranah etika hukum-politik.
Kader Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Banggai, Muhammad Ridwan Matorang menegaskan dukungan ini lahir dari keyakinan bahwa Rika mampu menjembatani aspirasi pemuda dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Kepemimpinan KNPI ke depan harus dipegang figur yang punya akses politik. Itu sebabnya kami memilih Rika,” ujar Ridwan.
Namun, para pengamat hukum politik menilai langkah ini menyimpan dilema. KNPI secara normatif diharapkan menjadi wadah independen bagi seluruh organisasi kepemudaan. Bila dipimpin oleh seorang caleg aktif, muncul potensi conflict of interest antara kepentingan lembaga kepemudaan dan agenda politik partai.
Dalam beberapa regulasi, tidak ada larangan eksplisit bagi aleg DPRD untuk maju sebagai ketua KNPI. Akan tetapi, prinsip etika kepemudaan menuntut adanya jarak antara “politik praktis” dan “gerakan kepemudaan”. Bila batas itu kabur, dikhawatirkan KNPI berubah menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik elektoral, bukan lagi ruang konsolidasi generasi muda lintas ideologi.
Rika Syarifudin, ketika dimintai tanggapan, menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya maju bukan untuk membawa kepentingan partai, melainkan untuk menguatkan posisi pemuda dalam pembangunan.
“KNPI harus menjadi rumah besar, dan tugas saya memastikan rumah ini berdiri kokoh untuk semua, bukan untuk golongan tertentu,” kata Rika via telfon, Selasa (26/8/2025).
Dukungan Pemuda Muslimin Indonesia Banggai ini sekaligus membuka babak baru perdebatan pemuda. Keterlibatan politisi muda dalam KNPI akan memperkuat posisi pemuda dalam ranah kebijakan, atau justru melemahkan independensi gerakan pemuda.
Musda KNPI Banggai tahun ini tampaknya bukan sekadar kontestasi kepemimpinan, melainkan ujian serius bagi integritas hukum dan politik kepemudaan di daerah.
