HukumID | Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan pentingnya peran organisasi advokat dalam memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa IKADIN merupakan salah satu organisasi advokat tertua di Indonesia yang telah berdiri selama 41 tahun. IKADIN juga memiliki peran historis sebagai salah satu organisasi pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).
Menurutnya, keberadaan IKADIN tidak hanya penting dalam menjaga profesionalisme advokat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum dan keadilan di Indonesia.
Ia berharap IKADIN dapat terus bersinergi dengan pemerintah, terutama dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok yang kurang mampu melalui pemberian bantuan hukum.
“Saya mendorong agar IKADIN tetap memperbesar aksesnya melalui Pusat Bantuan Hukum IKADIN yang selalu membela rakyat miskin. Saya meyakini peranan organisasi IKADIN ini sangat penting dalam membangun keadilan di Indonesia,” ujarnya.
Selain menyoroti peran organisasi advokat, ia juga menyinggung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Menurutnya, pembaruan KUHP dan KUHAP merupakan karya besar dalam pembangunan hukum nasional. KUHAP sebagai hukum formil memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan hukum materiil yang diatur dalam KUHP.
Namun, dalam penerapannya mulai muncul sejumlah persoalan terkait substansi kedua regulasi tersebut. Ia menilai masih terdapat persoalan hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan KUHP maupun KUHAP yang baru.
Oleh karena itu, ia mendorong IKADIN untuk turut memberikan kajian dan masukan terhadap berbagai ketentuan yang dinilai masih memiliki kekurangan atau celah hukum.
Ia bahkan telah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum IKADIN, agar organisasi advokat tersebut dapat merumuskan berbagai rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah maupun pihak terkait.
“Kalau memang betul ada bolong-bolongnya, saya minta IKADIN bisa merumuskan masukan-masukan yang harus kita sampaikan, apakah cukup dilakukan dengan revisi atau bagaimana,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan KUHP dan KUHAP yang baru masih relatif awal. Karena itu, diperlukan pengamatan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaannya di lapangan.
Ia berharap para advokat yang tergabung dalam IKADIN dapat berperan aktif mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum.
Menurutnya, masukan dari kalangan praktisi hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan pembaruan hukum pidana benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan.
