PELUNASAN HAJI 2027 DIMULAI! Christ Maharani Ungkap Peluang 8.000 Jemaah Cadangan Berangkat

Nasional1 Views

HukumID | Jakarta – Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) khusus tahun 2027 resmi dibuka sejak 6 November hingga 5 Desember 2026. Memasuki tahapan penting persiapan keberangkatan tersebut, calon jemaah diimbau segera melengkapi persyaratan administrasi dan kesehatan agar tidak mengalami kendala menjelang batas akhir pelunasan.

Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah sekaligus Direktur PT Edipeni Travel, Christ Maharani Handayani, mengatakan bahwa pembukaan pelunasan haji khusus tahun 2027 mengacu pada surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Nomor S-100-PL-2026 tertanggal 5 November 2026.

Menurut Christ, berdasarkan informasi alokasi yang disampaikan, terdapat nomor urut porsi sekitar 16.800-an, ditambah jemaah cadangan yang diperkirakan mendekati 8.000 orang. Sementara itu, alokasi jemaah lanjut usia (lansia) ditetapkan sebesar 1 persen dengan batas usia minimal 65 tahun sesuai ketentuan pemerintah.

Ia mengingatkan calon jemaah agar segera mempersiapkan sejumlah persyaratan sebelum melakukan pelunasan. Persyaratan tersebut meliputi paspor yang masih berlaku, pemeriksaan kesehatan atau medical check-up (MCU), pemenuhan istithaah kesehatan, serta kepesertaan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status aktif.

Selain pelunasan, calon jemaah juga dapat mengajukan permohonan pendampingan, penggabungan keluarga, maupun prioritas lansia. Pengajuan tersebut dapat dilakukan selama periode pelunasan yang berlangsung hingga 5 Desember 2026.

Di tengah proses pelunasan, Christ juga mengungkapkan bahwa kesempatan keberangkatan haji tahun 2027 tidak hanya terbuka bagi jemaah yang masuk dalam kuota utama. Jemaah yang berada dalam daftar cadangan juga memiliki peluang untuk diberangkatkan apabila terdapat sisa kuota atau pembatalan keberangkatan.

Menurutnya, jemaah cadangan diperbolehkan melakukan pelunasan lebih awal. Namun, terdapat ketentuan yang harus dipahami, yakni jemaah wajib menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pelunasan dilakukan secara sukarela dan keberangkatan pada 2027 bergantung pada ketersediaan kuota.

Jemaah juga harus menyatakan kesediaannya untuk menunda keberangkatan apabila nomor porsinya belum masuk dalam kuota tahun berjalan.

Meski demikian, jemaah cadangan yang telah melakukan pelunasan tetap berpeluang masuk dalam kuota keberangkatan 2027 apabila tersedia kuota tambahan. Apabila belum mendapatkan kesempatan berangkat, jemaah tersebut akan diajukan sebagai prioritas pada kuota keberangkatan berikutnya sesuai ketentuan pemerintah.

Christ menyebutkan, PT Al Aqsha Jisru Dakwah saat ini memiliki sekitar 72 jemaah dalam daftar cadangan. Sementara itu, PT Edipeni Travel mencatat sekitar 20 jemaah cadangan.

Ia menjelaskan, peluang keberangkatan jemaah cadangan sangat bergantung pada posisi nomor urut porsi serta ketersediaan kuota. Karena itu, pencocokan data nama dan nomor porsi menjadi bagian penting dalam proses pengisian sisa kuota.

Di sisi lain, proses pelunasan haji khusus 2027 masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketidaksesuaian data calon jemaah dalam sistem verifikasi.

Christ mengungkapkan, persoalan yang cukup sering ditemukan adalah perbedaan nomor telepon seluler yang tercatat dalam sistem dengan nomor yang saat ini digunakan oleh jemaah.

Kondisi tersebut umumnya terjadi karena sebagian calon jemaah mendaftarkan nomor telepon sejak beberapa tahun lalu dan kemudian menggantinya. Akibatnya, proses aktivasi maupun verifikasi data terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain nomor telepon, perbedaan penulisan nama dalam data kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan dengan identitas pada nomor porsi BPIH dan paspor juga menjadi persoalan.

Terdapat calon jemaah yang tercatat menggunakan satu nama dalam data JKN, sementara dokumen identitas lainnya mencantumkan dua hingga tiga nama. Ketidaksesuaian tersebut dapat memicu kendala ketika proses pelunasan dilakukan melalui sistem.

Christ mengatakan, persoalan serupa juga sempat dialami sejumlah jemaah PT Al Aqsha Jisru Dakwah. Bahkan, terdapat calon jemaah yang berdasarkan informasi dari pihak perbankan telah dapat melakukan pelunasan, tetapi ketika proses dilanjutkan melalui sistem masih terkendala perbedaan nomor telepon.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa kendala teknis tersebut mulai dapat dikondisikan. Christ berharap proses verifikasi ke depan dapat berjalan lebih sederhana dan tidak berulang kali terhambat akibat ketidaksesuaian data administrasi.

Selain memastikan kelengkapan administrasi, PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan PT Edipeni Travel juga mulai mempersiapkan kegiatan manasik dan pembekalan ibadah haji bagi calon jemaah.

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada akhir November 2026 dan dilanjutkan pada Desember 2026. Pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada jemaah mengenai rangkaian pelaksanaan ibadah haji, termasuk kesiapan fisik, kesehatan, serta tata cara pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Christ menegaskan bahwa kesiapan calon jemaah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyelesaikan kewajiban pembayaran. Persiapan administrasi, kondisi kesehatan, dan pemahaman manasik juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sejak dini.

Ia mengimbau seluruh calon jemaah, baik yang masuk dalam kuota utama maupun daftar cadangan, agar tidak menunda proses pengurusan dokumen dan persyaratan lainnya.

Dengan koordinasi yang baik antara jemaah, penyelenggara perjalanan haji, perbankan, dan instansi terkait, diharapkan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan haji khusus 2027 dapat berjalan tertib dan lancar.

Aturan Hukum Pelunasan dan Pengisian Kuota Haji Khusus 2027

Dari sisi regulasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 2027 memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme pendaftaran, pengisian kuota, pelunasan biaya, hingga hak dan kewajiban jemaah serta penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus (PIHK).

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam Pasal 64 UU tersebut ditegaskan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Pengisian kuota dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan urutan pendaftaran secara nasional.

Sementara itu, Pasal 65 mengatur bahwa pengisian kuota haji khusus dilakukan paling lama 30 hari setelah penetapan oleh Menteri. Apabila kuota belum terpenuhi, pemerintah dapat memperpanjang pengisian sisa kuota selama tujuh hari dengan memperhatikan kategori jemaah yang telah ditentukan.

Ketentuan lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Dalam Pasal 3, pendaftaran jemaah haji khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip urutan pendaftaran. Nomor urut tersebut menjadi dasar pelayanan pemberangkatan, dengan pengecualian bagi jemaah lanjut usia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pasal 5 ayat (4) mengatur bahwa calon jemaah haji khusus wajib memiliki kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar penting bagi calon jemaah untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak bermasalah ketika memasuki tahapan administrasi.

Terkait jemaah lanjut usia, Pasal 18 mengatur bahwa prioritas diberikan kepada jemaah berusia paling rendah 65 tahun yang telah mendaftar sekurang-kurangnya dua tahun sebelum tanggal keberangkatan pertama sesuai Rencana Perjalanan Haji. Alokasi jemaah lansia ditetapkan paling banyak 1 persen dari kuota haji khusus, dengan memperhatikan urutan usia tertua dan nomor porsi.

Sementara itu, mekanisme pengisian sisa kuota diatur dalam Pasal 16 Permen Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025. Pengisian sisa kuota dapat dialokasikan bagi jemaah yang mengalami kendala pelunasan, pendamping jemaah lansia, jemaah yang terpisah dari mahram atau keluarga, penyandang disabilitas beserta pendampingnya, serta jemaah pada urutan berikutnya.

Secara khusus untuk penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 99 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kuota Haji Khusus. Aturan teknis tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pelunasan dan pengisian kuota, termasuk mekanisme bagi jemaah cadangan.

Berdasarkan ketentuan teknis yang diumumkan Kementerian Haji dan Umrah, jemaah cadangan yang melakukan pelunasan wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan sukarela di atas meterai. Pelunasan tersebut tidak serta-merta menjamin keberangkatan pada tahun 2027 karena tetap bergantung pada ketersediaan kuota dan urutan nomor porsi.

Dengan adanya rangkaian regulasi tersebut, calon jemaah diharapkan memahami bahwa proses pelunasan bukan satu-satunya penentu keberangkatan. Pemenuhan persyaratan, urutan nomor porsi, ketersediaan kuota, serta ketentuan teknis yang ditetapkan pemerintah tetap menjadi dasar dalam menentukan jemaah yang berhak diberangkatkan.