Polemik Jabatan Sekdes Sarimukti, Narjan Pegang Perjanjian Bermeterai dan Tolak Tawaran Jabatan Bergiliran

Hukum97 Views

HUKUMID | BEKASI – Polemik pengisian jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan setelah muncul perbedaan antara kesepakatan tertulis sebelum pemilihan kepala desa dengan keputusan pengisian jabatan perangkat desa setelah pelantikan.

Narjan, yang mengaku memiliki kesepakatan tertulis dengan Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, tidak dilantik sebagai Sekdes. Jabatan tersebut justru diberikan kepada pihak lain.

Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada redaksi, terdapat surat berjudul Surat Perjanjian Dukungan Kepala Desa tertanggal 16 Juli 2025. Surat tersebut ditandatangani Sadi Hidayat sebagai pihak pertama dan Narjan sebagai pihak kedua.

Dalam salah satu klausulnya disebutkan bahwa apabila pihak pertama memenangkan pemilihan Kepala Desa Sarimukti tahun 2026, pihak pertama akan mengangkat pihak kedua menjadi Sekretaris Desa (Sekdes).

Namun, persoalan tidak berhenti pada tidak terealisasinya kesepakatan tersebut. Narjan mengungkapkan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Sadi Hidayat ke kantor desa. Dalam pertemuan itu, Sadi disebut menawarkan skema pembagian masa jabatan Sekretaris Desa secara bergiliran.

Dalam tawaran tersebut, jabatan Sekdes akan diberikan kepada seseorang yang menjadi pilihan kepala desa selama empat tahun pertama. Sementara Narjan ditawarkan untuk menduduki jabatan yang sama pada empat tahun berikutnya.

Narjan mengaku langsung menolak tawaran tersebut karena dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, pembagian jabatan Sekdes berdasarkan giliran masa jabatan seperti itu tidak memiliki dasar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan perangkat desa.

Penolakan tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini dipertanyakan Narjan, terutama terkait konsistensi terhadap kesepakatan tertulis yang sebelumnya telah dibuat bersama Sadi Hidayat.

Selain memegang dokumen perjanjian, Narjan juga menyebut dirinya telah diminta mempersiapkan seragam untuk jabatan Sekretaris Desa. Ia bahkan telah menyiapkan seragam berwarna cokelat lengkap dengan papan nama bertuliskan namanya serta atribut Kabupaten Bekasi.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada redaksi, seragam tersebut dipersiapkan menggunakan bahan kain dengan kualitas terbaik sebagai bagian dari persiapan untuk menduduki jabatan yang sebelumnya telah disepakati.

Namun, harapan tersebut tidak terwujud setelah pelantikan kepala desa terpilih hasil Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi pada Rabu (4/11/2026). Sebanyak 154 kepala desa dilantik oleh Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, untuk masa jabatan 2026–2034.

Setelah pelantikan tersebut, pengisian jajaran aparatur Pemerintah Desa Sarimukti justru menempatkan pihak lain pada posisi Sekretaris Desa. Kondisi ini kemudian menimbulkan keberatan dari Narjan, yang mempertanyakan realisasi kesepakatan tertulis dengan Sadi Hidayat, termasuk tawaran pembagian masa jabatan empat tahun untuk masing-masing pihak.

Kuasa Hukum Siapkan Langkah Penyelesaian

Melalui kuasa hukumnya, Narjan kini tengah mempersiapkan langkah untuk meminta penyelesaian dan pertanggungjawaban atas kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian tersebut.

Penasehat Hukum Narjan, Hana Yulianti dari Alamsyah & Partners Law Firm, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun strategi terkait penyelesaian persoalan tersebut.

“Saat ini kami sedang menyusun strategi terkait bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban atas janji yang tertuang dalam surat perjanjian yang telah dibuat. Karena seluruh hal yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut merupakan kesepakatan para pihak, bukan permintaan dari salah satu pihak,” ujar Hana Yulianti.

Menurutnya, setiap poin yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian merupakan hasil kesepakatan bersama. Karena itu, pihaknya ingin meminta kejelasan mengenai bagaimana komitmen tersebut akan diselesaikan dan dipertanggungjawabkan.

Pengangkatan Perangkat Desa Harus Sesuai Aturan

Dari sisi regulasi, pengangkatan perangkat desa harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Proses tersebut antara lain mengatur tahapan penjaringan dan penyaringan, konsultasi dengan camat, serta persetujuan tertulis bupati atau wali kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, tawaran pembagian masa jabatan Sekdes selama empat tahun untuk masing-masing pihak perlu diklarifikasi dasar hukum dan mekanisme pelaksanaannya. Sebab, pengangkatan perangkat desa bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan pribadi, melainkan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, keberadaan surat perjanjian antara para pihak juga perlu dilihat secara terpisah dari prosedur administratif pengangkatan perangkat desa. Penilaian mengenai akibat hukum perjanjian tersebut memerlukan kajian berdasarkan isi dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Sarimukti, Sadi Hidayat, mengenai isi kesepakatan tertulis, pertemuannya dengan Narjan, tawaran pembagian masa jabatan Sekdes, persiapan seragam atas nama Narjan, serta alasan perubahan pengisian jabatan tersebut.

Redaksi juga membuka ruang bagi pihak yang kini menduduki jabatan Sekretaris Desa Sarimukti untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait proses pengisian jabatan tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan. (alam)