HukumID | Jakarta — Dalam dunia hukum yang kerap dianggap elitis dan mahal, Agus Susanto muncul sebagai pengecualian. Advokat muda ini bukan hanya aktif di lapangan, tetapi juga telah membangun 11 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Jakarta Barat secara mandiri, semuanya dibiayai dari dana pribadi tanpa sponsor maupun dukungan pemerintah.
Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Posbakum Pegadungan, yang berdiri permanen di halaman Kantor Kelurahan Pegadungan. Pembangunan pos tersebut dilakukan atas izin langsung dari lurah setempat, sebagai bentuk respon atas keluhan warga yang merasa sungkan berkonsultasi hukum di ruang bersama ASN.
“Waktu saya diminta bikin di Pegadungan, tempatnya gabung dengan ASN. Orang jadi sungkan. Akhirnya Pak Lurah bilang, ‘Ini ada tanah kosong, bisa dibangun nggak?’ Saya jawab, ‘Siap!’” kata Agus saat podcast dengan HukumID, Jumat (25/7/2025).
Agus, yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Merah Putih, menyatakan bahwa pendirian Posbakum bukan karena dirinya merasa mampu secara materi, melainkan semata-mata panggilan hati untuk membantu masyarakat kecil yang kesulitan mengakses keadilan.
“Saya tidak merasa kaya. Bagi saya, yang penting keluarga bisa makan tiga kali sehari dan nggak terlantar. Sisanya saya pakai bantu orang,” ujarnya.
Awalnya, Agus hanya ditawari tiga kelurahan untuk program pendampingan hukum. Namun karena dinilai responsif dan aktif, jumlahnya bertambah hingga kini menjangkau 11 kelurahan di dua kecamatan, dengan satu kelurahan tambahan yang belum memiliki kecamatan mitra.
Dalam pelayanannya, Agus menekankan bahwa Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga sebagai ruang mediasi untuk mendamaikan warga.
“Tujuan kita bukan membawa orang ke pengadilan, tapi menyampaikan posisi hukumnya dan mencari jalan damai. Kalau bisa selesai di sini, kenapa harus ke pengadilan?” tegasnya.
Ia pun membangun suasana konsultasi yang hangat dan manusiawi. Saat menghadapi warga yang emosi atau tegang, Agus biasa meredakannya dengan candaan dan secangkir kopi.
“Kadang ada warga yang ngegas. Saya lawan dengan becandaan. Ketawa-ketawa, terus saya bilang, ‘Ngopi dulu, Bu.’ Suasana langsung mencair,” katanya sambil tersenyum.
Semua layanan di Posbakum bersifat gratis, tanpa pungutan sepeser pun. Seluruh operasional ditanggung oleh Agus sendiri. Ia bahkan menolak ide mencari sponsor, karena menurutnya hal itu bisa merusak niat awal pendirian Posbakum.
“Kalau saya cari sponsor, nanti otaknya dagang. Ini kan pengabdian. Jangan sampai niatnya berubah,” jelasnya.
Agus juga membantah tudingan miring bahwa Posbakum hanyalah kedok untuk mendatangkan klien ke kantornya.
“Terserah orang mau ngomong apa. Saya capek kalau harus jelasin satu-satu. Biar waktu yang membuktikan,” ujarnya tenang.
Seluruh Posbakum berada di bawah naungan kantor hukum yang dikelola Agus, serta didukung oleh paralegal bersertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. Ia mewajibkan timnya rutin melakukan sosialisasi dari RW ke RW, agar masyarakat tahu layanan hukum tersedia secara gratis.
“Misalnya di Pegadungan ada 20 RW, berarti kita sambangi satu-satu. Sosialisasi itu penting,” katanya.
Bagi warga yang tergolong mampu dan ingin melanjutkan perkara melalui jalur profesional, Posbakum akan mengarahkan dengan mekanisme transparan dan sesuai kemampuan ekonomi. Sedangkan bagi warga tidak mampu, cukup menunjukkan surat keterangan tidak mampu agar bisa dibantu secara penuh.
Saat ini, Agus tengah mempersiapkan ekspansi Posbakum ke wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Ia pun membuka pintu jika ada kelurahan lain yang ingin bekerja sama.
“Kalau ada kelurahan yang minta dibantu, saya siap. Asal tempatnya ada. Kalau belum ada, saya bangun. Tapi tetap di lingkungan kelurahan, bukan di tanah orang,” tegasnya.
Menutup perbincangan, Agus mengajak masyarakat untuk tidak ragu mencari bantuan hukum, dan mengingatkan bahwa keadilan seharusnya bisa diakses siapa saja.
“Kalau nggak ngerti hukum, datang aja ke Posbakum di kelurahan. Gratis. Nggak usah takut, nggak usah malu. Kami siap bantu,” tutupnya.
