Hartono Tanuwidjaja Pertanyakan Hasil Digital Forensik, Temukan Perbedaan Data HP dan Flash Disk!!!

Hukum4 Views

HukumID | Jakarta – Persidangan perkara dugaan tindak pidana pelanggaran pelindungan data pribadi (PDP) yang menjerat terdakwa berinisial JK kembali mengungkap sejumlah fakta penting. Kuasa hukum JK, Hartono Tanuwidjaja, menyoroti hasil pemeriksaan digital forensik terhadap sejumlah barang bukti elektronik yang dinilai menyisakan perbedaan data dan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab oleh ahli.

Dalam keterangannya usai persidangan, Hartono menjelaskan bahwa terdapat empat barang bukti elektronik yang disita untuk menjalani pemeriksaan digital forensik, yakni telepon genggam (handphone), kartu memori (memory card), kartu SIM (SIM card), dan flash disk.

Namun, menurut Hartono, hanya tiga barang bukti yang diakui berasal dari JK, yaitu handphone, SIM card, dan memory card. Sementara itu, flash disk disebut berasal dari pihak pelapor dan bukan merupakan milik JK.

Persoalan muncul ketika hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan adanya perbedaan data antara perangkat handphone dengan flash disk. Sejumlah dokumen yang sebelumnya diunggah melalui perangkat handphone disebut sudah tidak lagi terdeteksi dalam hasil pemeriksaan perangkat tersebut.

Sebaliknya, rekaman percakapan grup WhatsApp SSC beserta sejumlah dokumen justru ditemukan dalam flash disk milik pihak pelapor. Hartono menduga flash disk tersebut digunakan untuk merekam kembali percakapan dan dokumen yang pernah muncul dalam grup WhatsApp tersebut.

“Yang muncul di dalam flash disk itu merupakan dokumen yang disimpan pada tanggal dokumen itu disimpan. Sedangkan yang terekam di handphone adalah waktu yang sama dengan saat dokumen tersebut diunggah,” jelas Hartono, Selasa (17/11/2026).

Ia kemudian menyoroti perbedaan data pada 12 November 2024 dan 12 Desember 2024. Berdasarkan keterangan ahli digital forensik yang disampaikan di persidangan, pada 12 November 2024 tidak ditemukan dokumen yang diunggah, sedangkan pada 12 Desember 2024 ditemukan sejumlah dokumen.

Bagi Hartono, perbedaan tersebut menjadi persoalan penting untuk menguji asal-usul, waktu pengunggahan, serta keutuhan dokumen elektronik yang dijadikan dasar dalam perkara yang menjerat JK.

Selain persoalan digital forensik, Hartono juga mempertanyakan keutuhan sejumlah dokumen yang dijadikan dasar dalam perkara dugaan pelanggaran data pribadi terhadap JK.

Ia menyebut terdapat empat jenis dokumen yang menjadi perhatian, yakni sertifikat tanah, Akta Jual Beli (AJB), surat keterangan notaris, dan lembar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurutnya, dokumen sertifikat tanah masih menimbulkan keraguan, terutama mengenai apakah dokumen yang diperiksa merupakan sertifikat utuh sebanyak sembilan halaman atau hanya sebagian halaman yang diperoleh melalui tangkapan layar maupun dokumen PDF.

Sementara itu, AJB yang dipersoalkan hanya mencakup dua halaman. Adapun surat keterangan notaris dan dokumen BPHTB masing-masing disebut hanya terdiri atas satu lembar.

Hartono juga mempertanyakan nomor identifikasi yang tercantum dalam dokumen BPHTB. Berdasarkan verifikasi yang disampaikan, nomor tersebut dinilai tidak sesuai dengan nomor yang dikaitkan dengan saksi pelapor. Ia juga menyoroti tidak dicantumkannya nomor induk kependudukan (NIK) dalam dokumen yang dipersoalkan.

Saksi Ungkap Transaksi Tanah Tahun 2007

Persidangan juga menghadirkan keterangan saksi Ajay Kumar Gobind Mulani yang menurut Hartono memberikan informasi penting terkait riwayat transaksi pembelian tanah di Bali.

Hartono menjelaskan, saksi tersebut menerangkan bahwa transaksi pembelian tanah pada 2007 dilakukan oleh ketua dan wakil ketua yayasan. Keterangan itu dinilai penting karena berkaitan dengan klaim kepemilikan pribadi atas tanah yang kemudian digunakan untuk kepentingan pendidikan.

Menurut Hartono, pada periode 2012 hingga 2015, di atas tanah tersebut telah dibangun mes guru untuk kepentingan Gandhi Memorial Intercontinental School.

“Kalau itu milik pribadi, kenapa dipakai untuk mes guru? Itu tidak ada kaitannya dengan usaha ataupun kegiatan bisnis pribadi. Tetapi jelas bahwa itu untuk kepentingan yayasan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti transaksi jual beli kembali pada 2017 yang melibatkan pihak yayasan. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu diungkap karena tanah yang disebut telah digunakan untuk kepentingan yayasan justru kembali diperjualbelikan.

Hartono bahkan mempertanyakan adanya informasi dalam SPT yayasan tahun 2016 yang menurutnya menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada yayasan. Namun, pada 2017 kembali muncul transaksi jual beli atas objek tanah yang sama.

“Kalau tanahnya sudah diserahkan kepada yayasan pada 2016, mengapa pada 2017 dijual kembali kepada yayasan? Ada apa itu?” tegasnya.

Ia menyatakan persoalan tersebut akan menjadi salah satu hal yang terus didalami dalam persidangan berikutnya.

Hartono Nilai Keterangan Ahli Belum Menjawab Persoalan

Dalam kesempatan yang sama, Hartono menilai keterangan ahli digital forensik belum sepenuhnya menjawab sejumlah pertanyaan penting yang diajukan di persidangan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah apakah JK benar-benar melakukan sabotase elektronik atau menghapus maupun menghilangkan data elektronik milik pihak pelapor.

Menurutnya, pertanyaan mengenai ada atau tidaknya tindakan sabotase elektronik tersebut belum memperoleh jawaban yang memuaskan dari ahli.

Ia juga mempertanyakan apakah pemeriksaan digital forensik telah menelusuri secara menyeluruh asal-usul unggahan, pihak yang mengunggah dokumen, serta pihak yang melakukan tangkapan layar terhadap dokumen yang beredar.

“Apakah ketika satu akun atau satu nomor handphone diperiksa secara digital forensik, jejak postingan sebelumnya juga terekam? Dari mana sumber unggahan gambar ini dan siapa yang melakukan capture? Itu sebenarnya masih bisa dipertanyakan,” pungkasnya.