HukumID.co.id, Jakarta — Mantan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) periode 2019–2022, Jimmy Simanjuntak, menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin organisasi profesi tersebut. Dalam wawancara eksklusif bersama HukumID Channel pada Selasa (17/6/2025), Jimmy menegaskan bahwa komitmennya bersama JRE (Jimmy, Resha, Edo) untuk melayani AKPI lahir dari kecintaan dan pengabdian terhadap organisasi, bukan karena ambisi pribadi.
Jimmy mengklaim bukti kecintaannya terhadap AKPI terlihat saat masa kepemimpinannya yang pertama. kepemimpinannya adalah periode tersulit karena dilalui di tengah pandemi COVID-19. Namun, ia berhasil melaksanakan 112 kegiatan serta meninggalkan kas organisasi sebesar Rp8,3 miliar, sebuah rekor dalam sejarah AKPI.
“Saya memimpin di masa sulit, tapi kami tetap aktif. Itu bukan hanya untuk eksistensi, tapi menjaga marwah organisasi. Kalau bukan karena komitmen, tidak mungkin itu bisa dicapai di masa yang sulit,” ujarnya.
Isu transparansi keuangan juga menjadi perhatian. Menjawab tudingan tentang dugaan penyimpangan dana, Jimmy menegaskan bahwa laporan keuangan setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan dipaparkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).
“Transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang kami jaga. Tidak ada yang kami sembunyikan. Semua sudah clean and clear. Siapa pun bisa minta datanya, semua disajikan terbuka,” tegasnya.
Jimmy juga menyoroti pentingnya peran dan kemandirian daerah. Ia menyebut bahwa selama ini, koordinator wilayah hanya menjadi perpanjangan tangan pusat tanpa wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan. Jika kembali terpilih, JRE akan memberikan skema anggaran seperti APBD mini yang dapat digunakan daerah untuk menyelenggarakan seminar, diskusi, hingga pelatihan yang langsung menyentuh kebutuhan anggota.
“Tidak semua harus tersentralisasi. Daerah harus diberi ruang dan anggaran agar bergerak,” tambahnya.
Terkait perlindungan profesi, Satu terobosan yang ditawarkan oleh JRE adalah penandatanganan Pakta Integritas yang berisi janji tertulis untuk melindungi anggota, terutama yang menghadapi kendala di lapangan.
Jimmy menilai saat ini banyak anggota yang mengalami hambatan di lapangan karena belum adanya pemahaman hukum yang merata di antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ia telah menggagas forum bersama dengan Komisi III DPR, Bareskrim, dan Kejaksaan Agung untuk menyamakan persepsi, serta menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen perlindungan terhadap anggota.
Menanggapi isu pendidikan gratis yang sempat menjadi polemik, Jimmy menilai terminologi tersebut harus digunakan secara hati-hati. Ia menekankan bahwa pendidikan dan ilmu tidak bisa diposisikan sebagai barang murah.
“Ilmu itu mahal. Bisa diberikan cuma-cuma, tapi hanya untuk yang benar-benar membutuhkan. Anggota AKPI adalah profesional, bukan objek belas kasihan,” katanya.
Jimmy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikendalikan oleh tokoh senior Ricardo Simanjuntak. Ia mengakui bahwa Ricardo adalah mentor yang berpengaruh dalam perjalanan kariernya, namun menegaskan bahwa semua keputusan organisasi selama ia memimpin diambil secara independen.
“Kami sering berdebat dan berbeda pandangan. Tapi tidak pernah ada intervensi dalam pengambilan keputusan saya sebagai ketua umum,” tegasnya.
Menutup wawancara, Jimmy menyerukan kepada seluruh anggota AKPI untuk memilih berdasarkan rekam jejak dan integritas, bukan berdasarkan janji manis atau kepentingan sesaat. Ia menolak praktik politik transaksional dan berharap agar anggota tidak “membeli kucing dalam karung”.
“Pilihlah pemimpin yang punya pengalaman, akademik yang kuat, jaringan yang luas, dan rekam jejak pelayanan nyata. Jangan tertipu oleh gimmick,” tutupnya.
MIK
