HukumID.co.id, Jakarta – Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (TP Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 15 dari 16 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun perkara yang dapatkan restoratif justice terdiri dari penggelapan, pelanggaran lalu lintas, pengamanan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga dan penadahan serta pencurian.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
Selain itu, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, Pertimbangan sosiologis dan
Masyarakat merespon positif,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/5/2024).
Direktur TP Oharda juga telah memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).
“Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” paparnya.
Berikut daftar 15 nama pemohon yang mendapatkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif:
- Tersangka Muhammad Ilham Malik bin Abd. Malik dari Kejaksaan Negeri Bone, yang
disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Fikal Diatsar alias Fikal bin Amiludin dari Kejaksaan Negeri Buton, yang
disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Simon Samon Binpatty dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang disangka
melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Aldi Nurmansyah dari Kejaksaan Negeri Tabanan, yang disangka melanggar
Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. - Tersangka I Gusti Ngurah Kari Putra dari Kejaksaan Negeri Gianyar, yang disangka
melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Supiandi als Andi dari Kejaksaan Negeri Langkat, yang disangka melanggar
Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. - Tersangka Tiwi Romauli Sinambela dari Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, yang
disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Kedua Pasal 372 KUHP
tentang Penggelapan. - Tersangka Melisokhi Hura alias Ama Riska dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, yang
disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pengancaman. - Tersangka Sandro Hermes Sihombing dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, yang
disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Steven Angat dari Kejaksaan Negeri Medan, yang disangka melanggar Pasal
44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga subsidair Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman. - Tersangka Lilis Sumiati binti Isur Suryana dari Kejaksaan Negeri Sumedang, yang
disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan. - Tersangka Dea Tiara dari Kejaksaan Negeri Depok, yang disangka melanggar Pasal 351
KUHP tentang Penganiayaan. - Tersangka Edy Pratomo bin (Alm) Sudarmanto dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang,
yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. - Tersangka Utomo bin (Alm) Daliman dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang
disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan. - Tersangka Misro Bin Tarmo dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yang disangka
melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara berkas perkara atas nama Tersangka Umar, S.E. dari Kejaksaan Negeri Takalar yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak dikabulkan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
“Hal ini dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka, bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” pungkas Ketut Sumedana. (Muhammad Ali Fadhilah)
