HukumID.co.id, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto kunjungan kehormatan dari Hon. Afonso Carmona, Presiden Tribunal de Recurso Republik Demokratik Timor Leste, pada Jumat, 11 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempererat kerja sama yudisial antara kedua negara yang memiliki sejarah dan kedekatan geografis.
Hon. Carmona hadir bersama delegasi yang terdiri atas Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, H.E. Roberto Sarmento de Oliveira Soares, serta pejabat Tribunal de Recurso seperti Duarte Tilman (Penasihat), Higino Soares (Direktur Jenderal), dan Delbina dos Santos (Protokol). Istri Presiden Tribunal, Mrs. Mirela Maria Ribeiro Guterres, turut mendampingi dalam kunjungan tersebut.
Ketua MA RI didampingi oleh unsur pimpinan MA, yaitu Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, Ketua Kamar TUN Yulius, Ketua Kamar Pidana Prim Haryadi, Ketua Kamar Militer Hidayat Manao, dan Staf Khusus Ketua MA, Astriyani.
Dalam sambutannya, Hon. Carmona mengungkapkan tujuan kunjungan ini adalah untuk membuka peluang kerja sama peradilan antara kedua institusi. Ia berharap ke depan dapat terjalin pertukaran pengetahuan dan pengalaman, terutama untuk mendukung rencana pembentukan Mahkamah Agung di Timor Leste yang saat ini masih dalam proses persiapan.
Sebagai informasi, Tribunal de Recurso saat ini menjadi lembaga peradilan tertinggi di Timor Leste. Selain berperan sebagai pengadilan banding, lembaga ini juga memiliki fungsi konstitusional, menangani sengketa pemilu, serta bertugas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hakim dan aparatur peradilan. Tribunal de Recurso juga menjalankan fungsi kasasi dan pengadilan konstitusi secara sementara.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting bagi penguatan kolaborasi antar kedua lembaga, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas hakim, modernisasi sistem peradilan, serta penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.
Mahkamah Agung RI menyambut baik inisiatif kerja sama ini dan menegaskan komitmen untuk mendorong sistem peradilan yang profesional, transparan, dan berkeadilan di kawasan Asia Tenggara.
