HukumID.co.id, Jakarta – Polres Balangan ungkap sosok yang gondol Rp 115 juta gaji KPPS di TPS 12 RT 12 Kelurahan Batu Piring, Balangan, Kalimantan Selatan. Pemuda 23 tahun berinisial MH alias D adalah bendahara sekretariat PPS. Karena perbuatannya, honor 126 petugas KPPS dari 18 TPS tak bisa langsung mendapatkan haknya.
Setelah dilaporkan oleh KPU Balangan, MH akhirnya diringkus personel Satreskrim Polres Balangan, Jumat (16/02/2024). Kapolres Balangan, AKBP Riza Muttaqin melalui Iptu Galuh Rizka Pangestu Kasat Reskrim Polres Balangan mengatakan, MH diamankan di salah satu penginapan di Kabupaten Tabalong, sekitar pukul 15.00 Wita.
Setelah mendapat laporan dari KPU Balangan pada pagi hari, sejumlah anggota Polres Balangan langsung melakukan penyelidikan. Pelaku yang membawa kabur honor petugas KPPS di Batu Piring diringkus. Saat diamankan pelaku sedang berada di salah satu kamar seorang diri.
“Saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 17 juta, dan saat ini kami bawa ke Mapolres Balangan,” kata Galuh Rizka.
Uang itu seharusnya untuk honor KPPS dan Linmas. Sebagian sudah diserahkan ke anggota sekretariat PPS lain untuk membayar honor Linmas. Tersisa uang KPPS pada MH sebesar Rp 115 juta. Sejak mendapatkan uang tersebut secara bertahap tersangka menyetor uang tersebut ke dalam rekening pribadinya.
“Honor yang sudah dimasukkan ke rekening pribadi digunakan untuk main judi online,” ungkapnya.
MH diam-diam pergi ke Tanjung Tabalong sejak Kamis (15/02/2024) dini hari saat penghitungan suara mulai selesai dilakukan di TPS. Dia kabur karena sudah tidak ada uang lagi untuk pembayaran honor KPPS.
“MH pergi ke penginapan di Tabalong dengan menggunakan kendaraan sendiri,” tambahnya.
Saat ini Sat Reskrim masih melakukan pendalaman kasus ini
Sebelumnya KPU Balangan juga telah melakukan konferensi pers mengenai adanya persoalan honor KPPS di Kelurahan Batu Piring yang diduga dibawa kabur oleh bendahara sekretariat PPS Batu Piring.
Dalam konferensi pers Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengatakan pihaknya secara intensif berkomunikasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat mengenai permasalahan yang terjadi.
“Setelah mendapat informasi tersebut, kami langsung menkonfirmasi dan menghubungi PPS serta pihak kelurahan, dan melaporkan ke Polres Balangan,” paparnya.
Sekretaris KPU Balangan Hairir Rifani mengatakan penyaluran anggaran Pemilu ke tingkat PPS dilakukan dua tahap, tahap pertama pada 07 Februari 2024 yaitu untuk biaya pembuatan TPS operasional KPPS.
Dan untuk honor KPPS disalurkan pada 12 Februari 2024. Pengambilan dananya dilakukan dua orang yaitu sekretariat PPS dan Bendahara PPS. Uang itu seharusnya untuk pembayaran honor KPPS dijadwalkan pada Kamis (15/02/2024) yaitu satu hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
“Pada saat penyaluran anggaran pemilu di tahap pertama ke KPPS tidak ada masalah semua tersalurkan dari seluruh desa dan kelurahan, pada tahap dua ini yang untuk honor KPPS dan honor Linmas ternyata di Kelurahan Batu Piring yang tertunda, hanya satu kelurahan ini saja,” tandasnya.
Hairir menambahkan untuk honor Linmas sudah dibayarkan, karena bendahara menitipkan anggaran Rp 50 juta untuk Linmas dan sisanya untuk KPPS sehingga sisa uang yang masih ada pada bendahara dan diduga dibawa kabur adalah Rp 115 juta.
Komisioner KPUD Balangan Wahyudi mengatakan masalah ini sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan proses Pemilu.
“Kami mengupayakan ada jalan keluar untuk pembayaran honor KPPS, dan diusahakan sebelum proses pleno di tingkat kecamatan permasalahan ini bisa teratasi sehingga tidak mengganggu jalannya proses pleno dan proses Pemilu lainnya,” terangnya.
“Pada saat penyaluran anggaran pemilu di tahap pertama ke KPPS tidak ada masalah semua tersalurkan dari seluruh desa dan kelurahan, pada tahap dua ini yang untuk honor KPPS dan honor Linmas ternyata di Kelurahan Batu Piring yang tertunda, hanya satu kelurahan ini saja,” pungkasnya. (Insan Kamil)
