HukumID.co.id, Banggai – Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup menjelang Idul Adha 2025, sebanyak 15 tenaga honorer Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah belum menerima hak mereka berupa gaji sejak Januari hingga awal Juni 2025. Padahal, para honorer tersebut diketahui tetap aktif menjalankan tugas-tugas mereka secara penuh, termasuk menghadapi sejumlah insiden kebakaran besar di wilayah ini.
Berdasarkan penelusuran, para tenaga honorer sempat dirumahkan pada awal Januari 2025. Namun hanya berselang beberapa hari, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Banggai mencabut keputusan tersebut dan meminta para honorer tetap bekerja. Mereka dijanjikan akan kembali dikontrak setelah proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua selesai.
“Kami diminta tetap masuk, tetap ikut piket, tetap turun ke lapangan jika ada kebakaran. Tapi gaji kami sampai sekarang belum dibayarkan,” ujar salah satu honorer Damkar yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan kerja.
Selama lima bulan terakhir, para honorer tetap menjadi garda terdepan dalam menangani kebakaran di wilayah Banggai. Catatan internal Dinas Damkar menyebutkan sedikitnya ada berbagai insiden besar yang memerlukan intervensi cepat, dan para honorer hadir di setiap peristiwa tersebut.
“Kami bukan hanya hadir di kantor, kami juga turun langsung ke lapangan. Kami bukan relawan, kami tenaga kerja yang bekerja penuh risiko,” tambah sumber tersebut.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa anggaran operasional Dinas Damkar Kabupaten Banggai untuk tahun 2025 tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun 2024. Hal ini memperkuat dugaan bahwa seharusnya pos anggaran untuk membayar honorer masih tersedia.
“Secara logika anggaran, jika tahun lalu bisa menggaji honorer, tahun ini seharusnya juga bisa. Tidak ada pemotongan drastis yang diumumkan secara resmi,” ungkap salah satu pejabat di lingkungan Pemda Banggai yang tidak ingin namanya dicantumkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kontrak maupun pembayaran gaji dari pihak Dinas Damkar maupun Pemerintah Kabupaten Banggai. Para honorer terus bekerja di tengah tekanan ekonomi, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha di mana kebutuhan rumah tangga meningkat.
“Kami punya keluarga, kami butuh makan. Kami bukan hanya butuh apresiasi, kami butuh hak kami yang ditahan,” tegas seorang honorer lainnya.
Sejumlah tokoh masyarakat mulai mendesak agar Pemerintah Kabupaten Banggai bersikap transparan mengenai status kepegawaian para honorer Damkar. Selain itu, audit terhadap penggunaan anggaran Dinas Damkar juga mulai disuarakan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
SL
