Bedah Buku “Jalan Keadilan Sumitro Djojohadikusumo” Tawarkan Gagasan Pembangunan Berbasis Etika dan Keadilan

Nasional440 Dilihat

HukumID | Jakarta Buku berjudul “Jalan Keadilan Sumitro Djojohadikusumo” menjadi pusat perhatian dalam diskusi bedah buku yang digelar di Science Technopark Universitas Indonesia, Rabu (6/8/2025). Acara ini menghadirkan pemikir politik Fachry Ali, akademisi Robertus Robet, serta Aryo Djojohadikusumo yang merupakan cucu dari tokoh ekonomi nasional, Sumitro Djojohadikusumo.

Dalam forum tersebut, Fachry Ali menyampaikan bahwa buku ini merupakan koreksi penting terhadap pemahaman publik yang selama ini memandang Sumitro sebatas ahli ekonomi teknokratis. Padahal, kata Fachry, Sumitro sejak awal sudah menyentuh isu-isu politik, ketimpangan kekuasaan, dan pentingnya etika dalam pembangunan.

“Sumitro bukan hanya bicara ekonomi, tapi juga tentang moralitas negara dalam merancang kebijakan publik. Negara tidak boleh kalah cerdas dari rakyatnya. Negara justru harus mencerdaskan rakyat agar tidak mudah dimanipulasi secara politik,” tegas Fachry.

Senada dengan itu, Robertus Robet menilai buku ini menyajikan gagasan keadilan dalam makna yang lebih luas. Menurutnya, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai distribusi kekayaan semata, tetapi juga sebagai relasi yang setara antara negara dan warga.

“Dengan pendekatan multidisipliner, buku ini juga mengangkat ulang pemikiran Sumitro melalui lensa kekinian, seperti isu kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan,” terang Robet.

Sementara itu, Aryo Djojohadikusumo melihat buku ini sebagai undangan intelektual untuk menafsirkan ulang gagasan sang kakek di tengah tantangan zaman. Ia menyebutkan bahwa pemikiran Sumitro sangat relevan dalam upaya membangun Indonesia yang adil, inklusif, dan menjunjung nilai etis dalam tata kelola pemerintahan.

“Ini bukan sekadar napak tilas pemikiran tokoh lama. Buku ini adalah tawaran gagasan masa depan,” ujar Aryo.

Bedah buku ini menjadi ruang reflektif yang menghubungkan sejarah pemikiran dengan kebutuhan mendesak akan arah pembangunan nasional yang lebih manusiawi dan berkeadilan sosial.