Oleh: Dr. Nicholay Aprilindo
I. Pendahuluan
Pasca-pengunduran diri Wakil Presiden Gibran pada 10 November 2026, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, kekosongan jabatan Wakil Presiden harus diisi selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan. Pengunduran diri termasuk dalam kategori “berhenti” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
II. Pembahasan
Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melibatkan dua lembaga negara dengan tahapan sebagai berikut:
- Pengusulan Calon oleh Presiden. Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
- Pemilihan oleh MPR. MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.
- Batas Waktu 60 Hari. Seluruh proses pemilihan melalui sidang MPR wajib dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari setelah jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong.
- Tidak Melalui Pemilu Ulang. Pergantian Wakil Presiden di tengah masa jabatan tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR.
Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan ini berlaku khusus apabila hanya jabatan Wakil Presiden yang kosong, tanpa memengaruhi atau mengosongkan jabatan Presiden yang sedang menjabat.
Apakah Jabatan Wakil Presiden Dapat Dibiarkan Kosong Pasca-Pengunduran Diri atau Berhenti Secara Tetap? Apa Konsekuensinya?
- Pelanggaran Konstitusi. Presiden dan MPR sama-sama terikat sumpah untuk menjalankan UUD 1945 secara lurus. Mengabaikan tenggat waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dapat memicu krisis konstitusional dan gugatan politik terhadap penyelenggara negara.
- Tidak Ada Pelaksana Tugas Sementara (Plt). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amendemen UUD 1945, tidak dikenal istilah Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat Sementara untuk posisi Wakil Presiden. Selama belum ada pelantikan pejabat definitif oleh MPR, tugas kenegaraan Wakil Presiden sepenuhnya kosong.
- Risiko Jika Presiden Berhalangan. Apabila di kemudian hari Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya ketika jabatan Wakil Presiden masih kosong, tidak ada pejabat yang secara otomatis naik menggantikan Presiden. Dalam kondisi tersebut, pelaksana tugas kepresidenan harus diambil alih secara kolektif oleh tiga menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
Sejarah Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Sebelum Amendemen UUD 1945
- Era Sebelum Amendemen. Indonesia pernah membiarkan kursi Wakil Presiden kosong selama kurang lebih 17 tahun, yakni sejak pengunduran diri Mohammad Hatta pada Desember 1956 hingga dilantiknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada Maret 1973. Kekosongan panjang ini terjadi karena UUD 1945 sebelum amendemen belum mengatur batas waktu maupun mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.
- Era Setelah Amendemen. Celah hukum tersebut telah ditutup melalui Amendemen Ketiga UUD 1945 pada 2001 dengan menambahkan Pasal 8 ayat (2). Sejak ketentuan tersebut berlaku, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong menjadi kewajiban konstitusional yang dibatasi oleh tenggat waktu.
Syarat Calon Wakil Presiden Pengganti
- Berdasarkan UUD 1945 serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon pengganti wajib memenuhi kriteria dasar kelayakan sebagai pemimpin negara.
- Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Kedua calon tersebut wajib memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 UU Pemilu, syarat utama yang harus dipenuhi calon Wakil Presiden pengganti meliputi:
- Kewarganegaraan: Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
- Keimanan: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kesehatan: Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Kesetiaan kepada Negara: Setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Usia: Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah melalui Pilkada.
- Pendidikan: Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- Rekam Jejak Hukum: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, serta tidak sedang dicabut hak pilihnya.
- Administrasi Pajak: Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, serta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- Integritas: Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- Ketentuan Tambahan Mengenai Asal Usul Calon: UUD 1945 tidak mengharuskan calon pengganti berasal dari partai politik pengusung yang sama dengan Wakil Presiden sebelumnya. Presiden memiliki keleluasaan untuk mengusulkan figur dari partai koalisi lain, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan profesional atau tokoh masyarakat.
- Verifikasi MPR: Setelah dua nama diajukan Presiden kepada MPR, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen para calon selama maksimal tujuh hari sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Peluang Mantan Pesaing Pilpres Menjadi Wakil Presiden Pengganti
Calon Wakil Presiden pengganti dapat berasal dari tokoh yang pernah menjadi pesaing, baik calon Presiden maupun calon Wakil
