HukumID.co.id, Mamuju – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi 2024. Kegiatan yang digelar selama dua hari mulai dari 9-10 Oktober 2024 ini bertujuan menggalakkan peran generasi muda dan perempuan dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai inisiatif di Sulawesi Barat.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menyebut pemuda dan perempuan dinilai sebagai dua pilar penting dalam membangun karakter unggul dan berintegritas serta mewujudkan cita-cita Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.

“Pemuda harus berkarakter kuat, jujur, dan berintegritas untuk menjadi pemimpin masa depan yang bebas dari korupsi,” kata Kumbul.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,16 juta orang, atau sekitar 23,18% dari total populasi. Potensi ini menjadi alasan kuat bagi KPK untuk terus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Generasi muda adalah agen perubahan. Jika mereka bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi,” jelasnya.
Kegiatan ini juga melibatkan 100 pemuda terpilih dari berbagai kota di Sulawesi Barat. Selain diberikan pemahaman tentang korupsi, peserta juga mendapat pelatihan jurnalismeantikorupsi dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Materi disampaikan melaluipendekatan interaktif fun learning, agar lebih mudah diterima oleh peserta.

Di samping pemuda, perempuan juga memainkan peran penting dalam pemberantasankorupsi. Pada Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-Nilai Integritas Melawan Korupsi” yang digelar di Mamuju belum lama ini, Kumbul menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal gender. “Perempuan memilikiperan sebagai penjaga integritas, terutama dalam lingkup keluarga,” jelasnya.
Dalam acara yang dihadiri 150 peserta dari berbagai organisasi perempuan se-Sulawesi Barat itu, Kumbul menggarisbawahi bahwa perempuan bisa menjadi benteng pertama dalammelawan perilaku koruptif. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawabkepada anak-anak mereka, perempuan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.
Namun, tantangan sosial menunjukkan bahwa perempuan juga kerap menjadi korban sekaligus pelaku dalam konteks budaya hidup konsumtif yang dapat mendorong korupsi. Oleh karena itu, perempuan diharapkan mampu mendorong budaya transparansi dan hidupsederhana, menjadi contoh dalam pencegahan korupsi di lingkup terkecil, yaitu keluarga.
Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) menjadi salah satu contoh nyata perempuan Indonesia yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Gerakan ini telah menjangkau 27 provinsi dan melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, termasukibu rumah tangga, akademisi, PNS, dan aktivis.
Inisiatif KPK disambut baik Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat Karnoto. Ia berharap kegiatan ini akan membentuk generasi muda yang lebih siap menyongsong masa depan yang bebas dari korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi KPK karena membantu mempersiapkan pemuda Sulbar untuk menjadi pemimpin masa depan yang bersih dan berintegritas,” ujar Karnoto.
Selaras dengan Karnoto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat Khaeruddin Anas, turut mendukung Bimtek ini. “Langkah ini penting untuk mengembalikan peran perempuansebagai penjaga integritas dan meminimalisir korupsi di lingkungan keluarga danmasyarakat,” ujarnya.
Baik pemuda maupun perempuan memiliki potensi besar dalam upaya pemberantasankorupsi. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045, di mana korupsi tak lagi menjadi hambatan bagi pembangunan bangsa. Dengan terusmenanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kampanye, KPK berharap masyarakat yang lebih berintegritas dapat terbentuk, dimulai dari Sulawesi Barat.
KPK terus berupaya menjadikan pemuda dan perempuan sebagai agen perubahan dalamupaya melawan korupsi, melalui berbagai kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di berbagai kota hingga November 2024.
GDS