HukumID.co.id, Jakarta – Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) III, Kamis, (21/10/2024). Munas kali sangat berbeda dari sebelumnya, karena Ketua umum saat ini Soedeson Tandra tidak ikut bertarung dalam kontestasi.
“Munas ini akan memilih ketua umum yang baru untuk meneruskan kepemimpinan di HKPI, kami berharap kepada ketum yang baru akan meneruskan perjuangan dan memperbaiki yang jelek dan terus memajukan HKPI,” kata Soedeson kepada awak media.
Sudeson juga menekankan, pemilihan ketua umum HKPI ini harus berjalan secara demokratis dan penuh kehangatan.
“Tentu harapan kita adalah terpilihnya ketua umum itu harus secara demokratis dan tentu dan penuh kekeluargaan,” ucapnya.
Selain itu, ia mengklaim di masa kepemimpinannya HKPI sudah berjalan dengan baik, dengan banyaknya program yang telah berjalan, mulai dari konsolidasi organisasi, pendidikan kurikulum dan yang telah tak kalah penting HKPI sudah punya sekretariat sendiri.
“HKPI harus mandiri dan independen. Kita berharap ini dikembangankan lagi,” ujarnya.
Kemudian, anggota komisi III ini juga menyinggung permasalahan kriminalisasi terhadap Kurator dan Pengurus yang semakin marak terjadi beberapa waktu terakhir.
“Tentu kami sangat kecewa dan kami terus akan bekerja, ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi dan kriminalisasi itu harusnya tidak ada,” tegasnya.
Dengan duduk di kursi parlemen, Soedeson yakin bisa membantu HKPI dan organisasi kurator dan Pengurus lainnya dalam melawan kriminalisasi.
“Saya bersyukur karena saya sudah berada di DPR di komisi hukum, tentu saya dengan sekuat tenaga dengan kemampuan yang ada tentu kita akan berusaha kriminaslisasi itu di tiadakan,” terangnya.
“UU Kepailiatan dan PKPU sudah masuk Prolegnas, kita berharap dalam lima tahun DPR yang baru ini dapat selesai. Termasuk hak imunitas, semua ada akan kita bahas dan kita prioritaskan,” lanjutnya.
Sejatinya Munas HKPI III ini digelar di Medan, akan tetapi karena jadwal Ketua Umum Sudeson Tandra sangat padat, akhirnya dipindahkan ke Jakarta.
Setelah menerima kabar tersebut, Ketua Pelaksana Munas HKPI III Wendy Suyoto langsung mempersiapkan di Jakarta dengan baik.
“Jadi instruksi beliau itu segeralah di pindahkan ke Jakarta. Tentu saja semula yang kita persiapkan menjadi sia-sia, tapi tentu tidak menghalangi untuk kesuksesan Munas ini, tetap kita laksanakan di Jakarta dengan baik,” jelas Wendy.
Menurutnya, kesuksesan Munas kali ini terlihat dari jumlah anggota yang hadir mencapai 480 orang, setengah dari anggota keseluruhan HKPI. 480 anggota yang hadir akan memilih Martin Erwan dan Heri Soebagyo untuk menggantikan Sudeson sebagai ketua umum.
“Kandidat yang mencalonkan diri itu ada dua, Martin Erwan dan Heri Soebagyo, mereka berkompetisi dalam Munas kali ini untuk menjadi ketua umum yang baru nantinya,” tukasnya.
Wendy menjelaskan, untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, kandidat harus menjadi pengurus atau anggota selama empat tahun, di bawah empat tahun belum bisa mencalonkan diri.
Martin Erwan saat ini menjabat sebagai Sekretaris jenderal (Sekjend) dan Heri Soebagyo sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dua kandidat saat ini sudah memenuhi syarat tersebut dan mempunyai posisi yang cukup baik di kepengurusan.
Sebenarnya, lanjut Wendy, Sudeson masih dimungkinkan untuk mencalonkan diri, akan tetapi karena beliau sudah menjabat sebagai pejabat negara itu akan bertabrakan dengan AD/ART organisasi.
“Memang dalam AD/ART, ketua umum kita yang akan turun ini masih dimungkinkan menjadi calon ketua umum, tetapi karena sudah menjabat sebagai pejabat negara, harus step down. Di dalam AD/ART ditetapkan seperti itu,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen AHU Kementerian Hukum Indonesia Widodo mengucapkan selamat kepada HKPI yang telah menggelar Munas dengan baik. Widodo menilai dengan pergantian ketua umum ini bukti dari regenerasi yang berjalan dengan baik.
“Semoga suksesi regenerasi HKPI berjalan dengan baik, yang kedua konsolidasi demokrasi berjalan dengan baik, yang ketiga ini menunjukan HKPI dengan ketua umum saat ini menjadi anggota DPR ini menujukan regenerasi kepemimpinan berjalan dengan baik,” ujar Widodo.
“Tentu ini menjadi suatu hal yang penting, agar organisasi profesi semakin solid semakin kuat dan yang paling penting bagaimana organisasi sebagai wadah perkembangan, terutama dalam berserikat dan berorganisasi, yang kedua mengembangan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan bidang hukum pailit. Saya berpesan supaya hal yang sudah baik dipertahankan dan ke depan disolidkan lagi,” pungkasnya.
MIK
