HukumID.co.id, Jakarta – Tindak pidana pertanahan yang terjadi di Jatikarya, Bekasi akhirnya berhasil dituntaskan. Konflik yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan oknum mafia tanah ini berhasil diselesaikan berkat kerja sama empat pilar yang terdiri dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), aparat penegak hukum (APH) yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (RI) dan Kejaksaan Agung RI, pemerintah daerah, serta badan peradilan.
Atas kerja sama yang baik dan keberhasilan dari kinerja yang tuntas, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan penghargaan berupa pin emas kepada sejumlah jajaran dalam empat pilar tersebut. Pemberian penghargaan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar di Grand Mercure Kemayoran Hotel, Jakarta, pada Rabu (08/11/2023).
“Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sinergi dan kolaborasi antara APH, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan TNI, pemda, dan BPN, kita sudah bisa menyelesaikan konflik pertanahan,” ujar Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, penyelesaian konflik yang mengandung tindak pidana pertanahan merupakan wujud sejumlah pihak yang menjalankan amanah dari Presiden RI, Joko Widodo. “Ini sesuai dengan perintah Pak Presiden, agar segera menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Terutama adalah mafia tanah karena mafia tanah sudah membikin ruwet dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun penghargaan yang diberikan terbagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah piagam penghargaan dan pin emas di lingkungan kementerian/lembaga dalam rangka pengarahan dan pembinaan terhadap penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diterima oleh Panglima TNI, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Intelijen, Wakil Kepala Staf TNI AU, dan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal.
Penghargaan berikutnya diberikan atas keberhasilan pengungkapan dan penyelesaian permasalahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Jatikarya atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa seluas 485.030 m2. Pin emas disematkan Menteri ATR/Kepala BPN kepada sejumlah jajaran di Kementerian ATR/BPN, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan TNI. Selain itu, penghargaan diberikan kepada 11 jajaran TNI AU atas keberhasilan penyelesaian permasalahan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kbl/Ab.S atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
Dengan diberikannya penghargaan kepada jajaran Polri, Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri, Wahyu Widada berterima kasih dan mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN atas pemberian penghargaan dan pin emas kepada seluruh personel yang telah berhasil menuntaskan target operasi serta memproses dan menyelesaikan permasalahan Jatikarya. “Semoga pemberian penghargaan dan pin emas ini dapat meningkatkan motivasi, pemacu semangat seluruh personel untuk terus memberikan kinerja terbaik dalam memberantas mafia tanah,” ucapnya.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin pada kesempatan yang sama menyampaikan, “Terima kasih untuk penyematan pin emasnya, ini adalah penyemangat bagi anak-anak kami di daerah dan tentunya ini langkah yang baru kami mendapatkan pin emas sebagai penyemangat kami. Nanti saya perintahkan Kajati lain yang masih ada kasus, untuk segera tindaklanjuti dan bekerja sama dengan kepolisian,” tuturnya.
Dengan diberikannya penghargaan atas penyelesaian konflik, Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono optimis akan memacu jajaran Satgas-Anti Mafia Tanah untuk terus bekerja dengan baik. Ia mengatakan, penyelesaian konflik Jatikarya ini merupakan langkah awal dan menjadi pilot project bagi penyelesaian konflik tanah yang menyangkut aset TNI.
“Saya harapkan para Satgas-Anti Mafia Tanah, kalau kita bersatu untuk menyelesaikan ini saya yakin bisa. Ini dibuktikan untuk tanah TNI yang bernilai Rp10 triliun. Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan, sehingga saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh satgas yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan ini dengan berbagai macam hambatan tantangan rintangan yang tidak mudah,” pungkas Panglima TNI.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli Menteri; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di Indonesia. (Acil/Alam)
