HukumID.co.id , Jakarta – Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GAMKI) gelar seminar yang membahas Pendidikan Politik & Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Shema, Cianjur, Jawa Barat. Acara berlangsung secara onsite di Cianjur pada tanggal 9 Februari 2024.
Akademisi dari Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Shema John Mussa Renhoard, M.Th, turut serta sebagai penggagas dalam acara seminar ini. Forum ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi dan mendapatkan wawasan tentang Pendidikan Politik & Kewarganegaraan.
“Pendidikan Politik & Kewarganegaraan kini semakin penting menjelang pelaksanaan pesta demokrasi,” kata John Mussa dalam keterangan tertulisnya.
Foto bersama setelah seminar Pendidikan Politik & Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Shema, Cianjur, Jawa Barat. Acara berlangsung secara onsite di Cianjur
Dalam kesempatan yang sama akademisi Universitas Pelita Harapan Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., M.M, memberikan pesan kepada para Mahasiswa untuk tidak melupakan identitas nasional, yaitu Pancasila. Ia mengingatkan bahwa menjelang pemilu, penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan damai dan sesuai dengan semangat persatuan yang
terkandung dalam ideologi tersebut.
“Identitas nasional membuat semua orang merasa satu, sama, setara, dan bersaudara,” ujar Dr. Thomas Tokan Pureklolon.
Suasana seminar Pendidikan Politik & Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Shema, Cianjur, Jawa Barat
Ditempat yang sama, Dewan Pimpinan Pusat GAMKI Chrisindo Reformanda, M.Sos, yang menjadi representasi dari generasi Z, memberikan pesan kepada para siswa untuk aktif berpartisipasi dan cerdas dalam memilih. Chris pentingnya peran generasi muda, khususnya orang muda Kristen dalam membangun masa depan bangsa.
“Generasi Z memiliki peran yang besar dalam perubahan. Mari kita berpartisipasi proaktif dan cerdas dalam memilih agar suara kita dapat menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas, Ingat Sebagai orang kristen kita memiliki beban untuk memikul salib,” paparnya.
Oleh karena itu jangan takut untuk diutus dalam menyuarakan kenabian, salah satunya dengan memberikan pendidikan politik yang benar, memilih pemimpin yang baik, dan berani menyatakan kebenaran.
“Sebagai orang kristen tidak
perlu menghalalkan segala cara untuk berebut kekuasaan, karena politik yang harusnya dijalankan oleh orang kristen adalah politik moral dan bukan politik praktis yang mengandalkan
uang,” imbuhnya.
Selain itu, Chris sedikit menyoroti soal money politik yang masih terjadi di dalam pemilu Indonesia. Ini tidak lepas dari aturan di UU no 7 tahun 2017 yang masih belum mengatur untuk para simpatisan yang tidak terdaftar dalam TPN atau struktur tim kampanye.
“Sehingga ketika mereka membagi-bagikan uang, Bawaslu tidak bisa menindak mereka yang melakukan Pembagian materi demi mendukung salah satu paslon, masih ada ruang abu-abu pada aturan yang ada, menyebabkan aktivitas politik uang sering terjadi di Indonesia,” tutupnya.
Tambahan informasi, Kegiatan ini dihadiri akademisi UPH, diantaranya adalah Drs. Ignatius Ismanto, M.Si., M.A, Pdt Dr. Dr. Richard Daulay, S.Th., M.Th., M.A, dan Dr. Thomas Tokan Pureklolon, M.Ph., M.M. Seminar ini juga dihadiri oleh Chrisindo Reformanda, M.Sos, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, sebagai moderator. (Insan Kamil)
