Oleh : Frits R Dimu Heo,SH.MSi
Sejak akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang demo besar di banyak kota. Pemicunya beragam: dari tunjangan DPR yang dianggap berlebihan, harga kebutuhan pokok yang naik, hingga kematian seorang warga saat aparat membubarkan massa. Gelombang protes ini menjadi peringatan keras bahwa rakyat sedang gelisah.
Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dan mencopot Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Langkah itu memicu kegelisahan pasar. Rupiah melemah, indeks saham turun, dan dunia usaha khawatir pemerintah akan mengorbankan disiplin fiskal untuk membiayai program-program besar seperti makan gratis nasional dan peningkatan belanja pertahanan.
Di tengah suasana panas ini, muncul berbagai spekulasi: isu kudeta diam-diam, kebangkitan dwifungsi TNI, hingga adanya “dalang” di balik demo. Namun, hingga kini tidak ada bukti kuat yang mendukung teori-teori itu. Yang jelas terlihat adalah rakyat menuntut keadilan sosial, pengelolaan anggaran yang lebih transparan, dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab.
Pasar Kehilangan Sosok Penjaga Disiplin Fiskal
Ekonom melihat Sri Mulyani sebagai figur yang dipercaya pasar internasional untuk menjaga disiplin anggaran. Hasnain Malik dari Tellimer menyebut pencopotannya “menghilangkan sabuk pengaman kebijakan fiskal” pemerintah. Aninda Mitra dari BNY Investment Institute menegaskan pelaku pasar “butuh kepastian setelan kebijakan dan tangan yang stabil di kemudi fiskal.”
Tantangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu baru tidak main-main: ia harus mendanai program makan gratis setara 1,5% PDB, memperkuat pertahanan, sekaligus menjaga defisit agar rupiah tidak terus melemah.
Protes Bukan Gerakan Kudeta, Tapi Seruan Perubahan
Media internasional seperti Reuters dan Al Jazeera menulis bahwa protes ini tidak memiliki satu komando besar. Ini bukan gerakan menggulingkan presiden, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang dirasa tidak adil.
Human Rights Watch mencatat lebih dari 3.000 orang ditangkap dalam dua pekan, sementara kasus kematian warga sipil memicu tuntutan reformasi kepolisian. Banyak pihak menilai pemerintah perlu segera mengubah cara komunikasi dan pendekatan keamanan agar tidak menambah luka sosial.
Polemik Dwifungsi TNI dan Reformasi Polri
Presiden Prabowo menepis wacana kembalinya dwifungsi TNI sebagai “omong kosong.” Meski begitu, revisi UU TNI tetap menuai kritik akademisi hukum. Beberapa ahli hukum dan politik menilai bahwa demokrasi Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan sipil-militer yang rapuh. Sehingga dengan demikian sebaiknya revisi UU TNI harus dijaga agar tidak melebar menjadi ancaman terhadap keseimbangan demokrasi.
Di sisi lain, reformasi Polri menjadi kebutuhan mendesak. Kematian seorang pengemudi ojek online saat demo hanyalah puncak gunung es dari masalah akuntabilitas.
Rekomendasi Jalan Keluar :
1. Perbaiki Transparansi Fiskal
Pemerintah perlu memaparkan strategi pembiayaan yang jelas. Investor dan rakyat harus tahu ke mana uang negara dialokasikan.
2. Retargeting Bantuan Sosial
Program makan gratis harus tepat sasaran dan diawasi. Fokus pada kualitas dan pemerataan, bukan hanya kuantitas.
3. Reformasi Kepolisian
Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kekerasan aparat. Kepercayaan publik tak akan pulih tanpa akuntabilitas.
4. Komunikasi Publik yang Jujur
Pemerintah harus hadir dengan data dan empati, bukan narasi politik. Transparansi akan meredakan rumor dan spekulasi.
5. Perbaikan Etika Politik DPR
Tunjangan dan fasilitas pejabat harus dievaluasi. Sikap simbolis ini penting untuk meredakan kemarahan publik.
Penutup
Indonesia sedang berada di titik krusial. Krisis ini bukan hanya soal ekonomi atau politik, tapi soal kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Pemerintahan Prabowo–Gibran punya modal politik besar untuk memperbaiki keadaan. Namun modal itu akan cepat habis jika tidak disertai langkah nyata: menata fiskal, memperbaiki aparat penegak hukum, dan mendengarkan suara rakyat.
Spekulasi dan teori konspirasi akan meredup dengan satu cara: bukti nyata bahwa negara hadir, jujur, dan bekerja untuk rakyat.
Sumber Bacaan:
- Reuters – What’s fuelling the rage in Indonesia? (2025)
- AP News – Indonesian leader fires ministers… after deadly protests (2025)
- Al Jazeera – Prabowo replaces five ministers after deadly protests (2025)
- Human Rights Watch – Indonesia: End Crackdown on Protesters (2025)
- The Jakarta Post – Prabowo says revival of military dwifungsi nonsense (2025)
- CSIS – Protests Amid Economic Anxieties and Police Violence (2025).
*) CV PENULIS :
Penulis adalah lulusan S1 Hukum dan S2 Program Pasca Sarjana Study Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Bekerja di Bank NTT selama 30 Tahun dan sekarang memilih menjadi pemerhati masalah sosial dan hukum.
Tinggal di Kota Kupang NTT menikmati hidup bersama keluarga (slow living).(*)
