LSAK Ingatkan Bahaya “Pasal Sapu Jagat” di KUHP: Koruptor Bisa Bermain di Celah HukumHukum|April 15, 2026April 15, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Untungkan Negara 1,6 Triliun, Eks Pejabat Pertamina Dituntut 6,5 Tahun PenjaraPeradilan, Tipikor|April 14, 2026April 15, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut
Pertamina Diduga Untung! Dimana Letak Korupsi Impor LNG?Peradilan, Tipikor|April 7, 2026April 7, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Terdakwa Hari Karyuliarto, Direktur Gas Pertamina periode 2012–2014
KAMAKSI: KPK Harus Konsisten Menjaga Marwah Sebagai Lembaga AntirasuahHukum|April 7, 2026April 7, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti kasus pengalihan
Eks Dirut Pertamina Bongkar Korupsi: Minyak RI Diduga Diekspor Tanpa EksesPeradilan|April 7, 2026April 7, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Jaksa Penuntut Umum (JPU) terus memperkuat konstruksi pembuktian
Diduga Berikan Keterangan Palsu, Irawan Prakoso Berpotensi Jadi Tersangka Korupsi PertaminaPeradilan, Tipikor|April 1, 2026April 2, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai saksi Irawan Prakoso
Korupsi Satelit Kemhan, Tiga Terdakwa Didakwa Rugikan NegaraHukum|April 1, 2026April 2, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Kejaksaan Agung melalui tim Penuntut Umum membacakan surat
Kasus Impor LNG: Kuasa Hukum Tegaskan Tak Ada Suap atau Konflik KepentinganPeradilan, Tipikor|Maret 31, 2026Maret 31, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi impor LNG Corpus
Boyamin Laporkan Pimpinan KPK Terkait Dugaan Pelanggaran Etik ke DewasHukum|Maret 25, 2026Maret 26, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman melaporkan
Boyamin Kritik Keras KPK Karena Diduga Tangguhkan Penahan Yaqut Cholil QoumasHukum|Maret 22, 2026Maret 26, 2026oleh Redaksi HukumIDHukumID| Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sorotan publik setelah penangguhan