DR. TASRIF M. SALEH, SH., MH.
Penasihat Inpoin Center & Akademisi Universitas Jayabaya
Satu tahun terlalu singkat untuk mengukur berhasil pemerintahan Prabowo.
Rezim Prabowo memiliki agenda strategis (Asta Cita). Tetapi keberhasilan rezim pemerintahan menyelenggarakan agenda strategis, tergantung cara cermat rezim pemerintah merespon isu dan tuntutan publik.
Pemerintah harus memiliki sektor kunci sebagai saluran resolusi yang dapat diandalkan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) salah satu institusi strategis yang dapat digunakan oleh rezim pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya ialah bagaimana Polri menjadi sektor kunci yang menentukan keberhasilan rezim pemerintahan Prabowo?
Jawabannya sangat gamblang! Salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo adalah ketahanan pangan. Program pemerintah dalam agenda strategis ketahanan pangan salah satunya ialah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sangat berdampak di masyarakat, namun memiliki persoalan yang krusial yaitu keamanan dan kesehatan. Maka Polri harus dilibatkan!
Refleksi Satu Tahun Pemerintahan: Polri Sektor Strategis
Pemerintahan Prabowo sebenarnya diwarisi masalah yaitu krisis kepercayaan publik oleh rezim pemerintahan sebelumnya. Persoalan ini bukan hanya sebagai tantangan dan hambatan saja, tetapi juga sebagai peluang untuk pembuktian. Bukti konkret krisis kepercayaan publik ini ialah adanya tagar #ResetIndonesia dan 17+8 Tuntutan Rakyat.
Berdasarkan tagar dan tuntutan rakyat tersebut, maka pemerintah memiliki dua persoalan.
Pertama, tata kelola dan kebijakan pemerintah harus dibenahi secara sistemik. Artinya, kebijakan pemerintah tidak menguntungkan segelintir elite dan golongan tertentu.
Kedua, pemerintah memiliki masalah pada integritas dan penyalahgunaan kekuasaan. Bukan lagi rahasia umum, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas dalam bidang keamanan dan penegakan hukum di Indonesia masih menjadi sorotan.
Tugas Presiden harus dapat mengentaskan persoalan tersebut karena mempengaruhi agenda strategis rezim pemerintahannya. Pemerintahan saat ini sedang menjalankan program strategis nasional, maka perlu untuk tetap menjaga dan menjamin stabilitas serta akuntabilitas publik.
Kasus keracunan dan dugaan korupsi dalam program MBG saat ini mengonfirmasi tagar dan berbagai tuntutan publik.
Terdata sejauh ini sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG ditemukan di puluhan kota dan kabupaten yang tersebar di 16 provinsi. Kemudian dugaan temuan KPK bahwa anggaran MBG dikorupsi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
Bahkan publik mem-pressure program strategis MBG untuk dievaluasi dan diberhentikan. Tentu desakan dan tekanan ini menjadi pukulan awal rezim pemerintah dalam pelaksanaan program pada agenda strategis nasionalnya. Maka pemerintahan Prabowo harus memberikan jaminan pada program strategisnya.
Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melibatkan Polri. Melibatkan Polri dalam program strategis nasional adalah langkah utama untuk menjaga stabilitas dan akuntabilitas publik. Polri tidak hanya sebagai benteng, tetapi juga sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjamin program strategis nasional.
Keterlibatan Polri diharapkan dapat menguraikan masalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah terutama pada sektor penegakan hukum, keamanan, dan keadilan. Polri tidak hanya sebagai penjaga integritas atau akuntabilitas, namun juga memberikan jaminan serta kepastian keadilan dan keamanan.
Peran Polri dalam Keamanan dan Keadilan
Memastikan keadilan dan keamanan dalam program strategis nasional Prabowo adalah tujuan utama keterlibatan Polri. Sebagai penegak hukum, Polri akan mengawal program pemerintah melalui dua cara:
- Early Warning System.
Polri melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, penyelewengan, atau ancaman keamanan. Polri memiliki instrumen lengkap seperti Satuan Kerja Intelkam, Kortas Tipikor, dan Bareskrim yang dapat melakukan deteksi dini serta pengawasan terhadap penyelewengan dana dari program strategis nasional. Peran ini memungkinkan tercapainya zero masalah keracunan dan sunat anggaran program MBG. - Supremasi Hukum.
Polri memiliki tugas menjamin keamanan dan keadilan. Maka Polri harus melakukan penegakan hukum yang berorientasi humanis, bukan represif, dengan fokus pemberantasan korupsi dan menjamin kebebasan sipil.
Dalam pemberantasan korupsi, pemerintah harus mendukung dan memberikan ruang kepada Polri dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset oleh DPR serta bersinergi dengan Kejaksaan/KPK dalam penindakan kasus korupsi.
Dalam menjamin kebebasan sipil, Polri harus melindungi hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat (demonstrasi) sesuai undang-undang, dengan mengedepankan negosiasi dan pendekatan humanis sebagai protokol utama.
Maka sebenarnya, kasus keracunan dalam program MBG adalah akibat dari sempitnya peran keamanan dan keadilan. Keracunan tidak sekadar masalah higienitas dan kualitas bahan baku, tetapi karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang aman serta terukur terhadap rantai program MBG.
Presiden Perlu Reformasi Kultural pada Polri
Walaupun dalam artikel ini Polri didorong untuk terlibat dalam agenda program strategis, tetapi Polri perlu dipastikan telah sesuai tuntutan publik. Pemerintah harus melakukan reformasi kultural pada Polri agar kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat.
Reformasi kultural merupakan self correction. Polri dalam menjaga keamanan dan penegakan keadilan harus bergeser dari alat keamanan yang bersifat memaksa (koersif) menuju supremasi nilai sipil, yaitu fasilitator pelayanan hukum dan pelayanan publik yang humanis.
Reformasi kultural pada Polri dapat dilakukan melalui dua bentuk:
- Akuntabilitas Internal.
Polri harus mereformasi diri dengan zero tolerance terhadap pelanggaran kode etik untuk memperbaiki citra publik. Propam harus diperkuat dengan anggaran dan independensi untuk menindak pimpinan maupun anggota yang bermasalah. - Kolaborasi Eksternal.
Polri harus bersinergi dan berkolaborasi aktif serta transparan dalam perbaikan kelembagaan. Pemerintah harus memfasilitasi hal ini, termasuk bila dibentuk Komisi Reformasi Polri Independen, untuk mentransformasi Polri baru yang berbudaya humanis.
Jadi, keberhasilan rezim Prabowo ke depan dengan agenda strategisnya dapat diukur dari kemampuannya memenuhi dahaga publik. Respon pemerintah menentukan kepuasan dan kesukaan publik terhadap rezim. Termasuk cara mencegah dan mendeteksi persoalan dalam pelaksanaan kebijakan strategis. Maka Polri tidak hanya membantu mengamankan program pemerintah, tetapi juga secara fundamental memulihkan krisis kepercayaan publik.
