Oleh : DR. Nicholay Aprilindo
Perkawinan politik :
Setiap kali dua kekuatan politik bersepakat, ada upacara yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Tidak ada penghulu, tidak ada akad, namun ikatannya nyata terasa dalam pembagian kursi dan jabatan.
Koalisi partai, dalam banyak hal, berperilaku seperti pernikahan yang disusun demi alasan praktis. Kecocokan ideologi menjadi pertimbangan kesekian, kalah penting dibanding hitungan kursi di parlemen.
Fenomena ini berulang setiap musim pemilu, seolah bangsa ini sedang menonton sinetron yang sama dengan pemain berbeda.
Robert Michels pernah menulis bahwa organisasi besar, termasuk partai politik, cenderung melahirkan elite kecil yang mengendalikan keputusan atas nama massa.
Hukum besi oligarki ini menjelaskan mengapa perkawinan politik jarang lahir dari musyawarah akar rumput.
Keputusan berkoalisi biasanya diambil di ruang tertutup, oleh segelintir elite yang saling mengenal lama.
Maurice Duverger menambahkan bahwa koalisi adalah respons rasional terhadap sistem pemilu yang memaksa partai kecil mencari sekutu.
Tanpa sekutu, partai kecil hanya akan menjadi penonton di pinggir panggung kekuasaan.
William H. Riker menyebut koalisi ideal sebagai koalisi seminimal mungkin, cukup besar untuk menang namun tidak terlalu besar sehingga jatah kekuasaan harus dibagi berlebihan.
Logika ini terlihat jelas dalam pembentukan kabinet di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ambang batas pencalonan presiden memaksa partai membentuk gabungan yang kadang terasa dipaksakan. Koalisi Poros Tengah pada tahun 1999 menjadi contoh klasik bagaimana partai berbeda haluan ideologi bisa duduk semeja demi satu kursi kekuasaan.
Pernikahan politik semacam ini disahkan bukan oleh cinta, melainkan oleh kalkulasi suara di ruang sidang.
Anthony Downs menjelaskan bahwa partai politik berperilaku layaknya pelaku rasional yang memaksimalkan suara, bukan pejuang gagasan murni.
Dari sudut pandang ini, perkawinan politik adalah strategi memperbesar peluang menang, bukan komitmen jangka panjang terhadap pasangan koalisi. Begitu peluang menang berubah, kesetiaan pun ikut bergeser mengikuti arah angin elektoral.
Pola ini membuat setiap koalisi besar menyimpan potensi retak sejak hari pertama dibentuk.
Bulan madu politik biasanya berakhir tepat ketika pembagian jabatan mulai dirasakan tidak adil oleh salah satu pihak.
Perselingkuhan politik :
Perselingkuhan politik muncul ketika salah satu mitra koalisi mulai menjalin komunikasi tertutup dengan pihak luar.
Bentuknya bisa berupa dukungan diam-diam terhadap kebijakan oposisi, atau persiapan diam-diam menyambut pemilu berikutnya. Anggota kabinet kadang terlihat hadir dalam acara mitra lama yang sebenarnya sudah berseberangan secara resmi. Media massa biasanya menyebutnya manuver politik, padahal istilah yang lebih jujur adalah perselingkuhan dengan baju rapi.
Semua pihak tahu, namun semua pihak juga sepakat berpura-pura tidak tahu demi menjaga stabilitas sementara.
Max Weber mengingatkan bahwa kekuasaan yang sah membutuhkan kepercayaan dari yang dipimpin, bukan sekadar kepatuhan administratif.
Ketika perselingkuhan politik terbongkar ke publik, kepercayaan itulah yang pertama kali tercabik.
Masyarakat mulai sulit membedakan mana pernyataan resmi dan mana sandiwara panggung depan. Ketegangan internal pemerintahan pun meningkat, sekalipun pernyataan resmi tetap menampilkan wajah kompak di depan kamera. Keretakan yang sebenarnya sudah lama terjadi di ruang tertutup, jauh sebelum diumumkan ke publik.
Perceraian Politik :
Perceraian politik adalah titik ketika kompromi sudah tidak lagi menguntungkan kedua belah pihak. Partai menarik menterinya dari kabinet, atau secara terbuka menyatakan keluar dari koalisi pemerintah.
Episode Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat pada 2014 menunjukkan betapa cepat barisan bisa berubah arah setelah hasil pemilu diumumkan.
Partai yang semula berseberangan tiba-tiba bergabung, sementara partai yang dulu sekutu memilih berjarak.
Perceraian politik jarang diumumkan dengan kata putus, melainkan dibungkus istilah evaluasi koalisi atau penyesuaian sikap.
Giovanni Sartori mencatat bahwa fragmentasi partai cenderung memperbanyak kemungkinan koalisi sekaligus memperbesar peluang perpecahan di kemudian hari. Semakin banyak partai yang harus diakomodasi, semakin rapuh fondasi kesepakatan yang dibangun di atasnya. Pola ini menjelaskan mengapa kabinet di sistem multipartai cenderung mengalami reshuffle berkali-kali dalam satu periode pemerintahan. Riak di level elite ini kemudian merembes ke masyarakat bawah, terutama lewat media sosial yang memperbesar setiap perbedaan sikap politik. Keluarga dan pertemanan ikut terbelah mengikuti arah dukungan partai pilihan masing-masing, seolah urusan rumah tangga ikut diputuskan oleh keputusan partai.
Dalam buku Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru, disebutkan bahwa lembaga yang dibangun atas kepentingan sesaat cenderung kehilangan arah begitu kepentingan itu tercapai.
Argumen ini berlaku pula bagi koalisi politik yang dibentuk semata demi memenuhi ambang batas pencalonan.
Begitu kursi kekuasaan terbagi, alasan untuk tetap bersama mulai menipis seiring waktu.
Kesimpulan :
Perkawinan politik, perselingkuhan politik, dan perceraian politik sesungguhnya satu siklus yang sama, hanya berbeda nama di setiap babaknya.
Panggung politik memang tidak mengenal kawan abadi maupun lawan abadi, yang abadi bertahan hanyalah kepentingan yang terus berganti wajah.
Perkawinan politik dibangun di atas kalkulasi untung rugi, bukan kesetiaan yang teruji waktu.
Begitu peluang yang lebih besar muncul di tempat lain, perselingkuhan demi perselingkuhan akan terjadi tanpa banyak penyesalan.
Perceraian politik, pada akhirnya, hanya menunggu momentum yang tepat untuk diumumkan ke publik. Rakyat, seperti biasa, kembali bertugas menonton pertunjukan yang sama, dengan judul baru setiap lima tahun sekali.
Daftar Pustaka :
Downs, Anthony. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row, 1957.
Duverger, Maurice. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Diterjemahkan oleh Barbara North dan Robert North. London: Methuen, 1954.
Mamun, Sukron. “Koalisi Poros Tengah dan Pelajaran Pragmatisme Politik 1999.” Jurnal Ilmu Politik 12, no. 2 (2018): 40–52.
Michels, Robert. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Diterjemahkan oleh Eden Paul dan Cedar Paul. New York: Hearst’s International Library, 1915.
Reni, Hukman. Koperasi, Rumah Lama Harapan Baru. Jakarta: Suara Pelan, 2025.
Riker, William H. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press, 1962.
Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
Weber, Max. Economy and Society. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
Penulis adalah Alumni Lemhannas R.I. PPSA XVII-2011
