Polresta Serang Kota Pastikan Ada Unsur Pelecehan Seksual oleh Oknum Guru SMAN 4 SerangHukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Serang – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Serang Kota melalui
Polda Babel Tangkap 3 Pegawai RSUP Soekarno Pencuri Ventilator, 2 Penadah Juga DiringkusHukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Bangka Belitung – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bangka
Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Kredit Bank ke PT Sritex, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun LebihHukum, Tipikor|Juli 22, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Kejaksaan RI Lanjutkan Tahap II Pengalihan Rupbasan dari Kemenimipas, Target Rampung November 2025Hukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Kejaksaan Republik Indonesia secara resmi melanjutkan proses pengalihan
Kejaksaan RI dan Thailand Bahas Penguatan Kerja Sama Hukum ASEAN, Siapkan Deklarasi APAGM di BaliHukum|Juli 22, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Kejaksaan Republik Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama
KPK Ungkap Rawan Korupsi Hibah di Jatim, Rekomendasikan Perbaikan Tata Kelola NasionalHukum|Juli 21, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil evaluasi tata
Ketua MA Lantik Dua Ketua PTTUN, Tegaskan Jabatan adalah Amanah dan Ladang PengabdianHukum|Juli 21, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Sunarto secara resmi
Ketua PTA Banjarmasin Izzudin HM Purna Tugas, Wakil Ketua MA: Masa Pensiun Awal Pengabdian BaruHukum|Juli 21, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Banjarmasin — Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banjarmasin, H. Izzudin
Ahli DPR: Tidak Ada Isu Konstitusional dalam Pembentukan UU TNI Secara CepatHukum|Juli 21, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Perdebatan soal cepat atau lambatnya pembentukan undang-undang tidak
Pemerintah Tegaskan Pembentukan UPZ Jadi Kewenangan Diskresioner BaznasHukum|Juli 21, 2025Juli 22, 2025oleh Redaksi HukumIDHukumID | Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kewenangan pembentukan Unit Pengumpul Zakat
